Menteri Bahlil Respons PKS Tolak Ibu Kota Negara Pindah ke IKN: Proyek Jalan Terus, Itu Kewajiban

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait kritik pasangan Capres-Cawapres Anies-Cak Imin (Amin) terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Termasuk pernyataan petinggi PKS yang akan membatalkan pemindahan ibu kota ke IKN apabila memenangkan Pemilu 2024.

Menurut Bahlil pembangunan IKN tersebut dilakukan dengan payung hukum undang-undang.

PKB yang merupakan partai pengusung pasangan AMIN juga menyetujui UU tersebut.

"Apa yang mau dikritik, itu kan PKB juga setuju. Itu kan undang undang. Jadi, kita di negara ini berjalan harus berdasarkan undang-undang," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Bahlil mengatakan proyek IKN akan jalan terus ke depannya.

Baca juga: Tiba di UMS, Anies-Cak Imin Hadiri Undangan Dialog PP Muhammadiyah 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan suatu kewajiban.

"Itu adalah undang-undang dan sekarang IKN jalan terus, itu merupakan kewajiban, apa yang menjadi masalah?" katanya.

Meskipun demikian, Bahlil mengatakan pernyataan Petinggi PKS tersebut tidak mengganggu pembangunan IKN yang sedang dilakukan sekarang ini.

Termasuk rencana masuknya investasi ke dalam proyek tersebut.

Bahlil berseloroh pasangan AMIN yang mungkin terganggu dengan proyek tersebut.

Baca juga: Adu Strategi Tim Sukses Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud & Prabowo-Gibran terkait Bonus Demografi 2045

"Enggak (terganggu), mungkin mengganggu pasangan AMIN kali, investor enggak (terganggu)," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.

Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies Baswedan.