Beda Sikap PKS dan Jubir Anies Soal Nasib Pembangunan IKN Nusantara

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginisiasi pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pemerintah dan DPR juga telah menetapkan rencana pemindahan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Belakangan PKS yang notabene sebagai partai politik pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, meminta Anies tidak melanjutkan upaya pemindahan IKN Nusantara saat terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.

Pembatalan pemindahan ibu kota ini disebut sebagai suara PKS yang diharapkan diakomodir oleh eks Gubernur DKI Jakarta ini, dan dimengerti oleh partai politik pengusung lain yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Permintaan ini dikemukakan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Baca juga: Sudirman Said Sebut Anies Baswedan Bakal Lanjutkan dan Kaji Ulang IKN Jika Menang Pilpres 2024

Aspirasi ini kata Syaikhu akan didiskusikan dengan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.

"Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai partai yang lain," kata Syaikhu.

Meski begitu Syaikhu menyebut bangunan di IKN Nusantara tidak akan didiamkan, PKS berencana menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan konsep green economy mengingat lokasinya terletak di tengah hutan atau paru-paru Indonesia.

Baca juga: Saat Jokowi Bantah Kritik Anies soal IKN, Tapi Ogah Respons Sentilan Megawati Penguasa Bak Orde Baru

Sementara ibu kota negara tetap di DKI Jakarta.

"Di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," katanya.

Kemudian Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan soal undang-undang IKN yang telah disahkan, regulasi tersebut bisa diubah. Hal tersebut jadi bagian DPR perihal legislasi.

"Undang-undang kan bisa diubah, PKS kan ada di DPR, mengubah undang-undang kan sah, tugas DPR kan statusnya legislasi," kata Muzzammil.

Namun, sikap PKS ini seakan berseberangan dengan pihak Anies Baswedan.

Anies melalui Juru Bicaranya, Sudirman Said mengatakan bahwa capres 01 akan melanjutkan program IKN Nusantara jika menang Pilpres 2024.

Menurut Sudirman, UU IKN sudah sah dan presiden mendatang punya tugas untuk melaksanakannya.

"Kalau yang selalu dikatakan Pak Anies itu IKN sudah jadi UU dan tugas presiden mendatang siapapun itu ya melaksanakan UU kan," kata Sudirman usai Peluncuran & Diskusi Buku 'Bergerak dengan Kewajaran - Antologi Kedua Sudirman Said', di Teater Salihara, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/11/2023).