Pilpres 2024
Fahri Hamzah Minta Tokoh Bangsa Tak Ditarik dalam Konflik Pemilu 2024
Menurutnya, para tokoh bangsa maupun politik senior, seharusnya menjadi pendingin suasana dalam pesta demokrasi di Tanah Air.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, meminta agar para tokoh bangsa termasuk elite politik senior, tidak perlu ditarik ke dalam konflik Pemilu 2024.
Para tokoh bangsa maupun politik senior, seharusnya menjadi pendingin suasana dalam pesta demokrasi di Tanah Air.
"Ini yang saya cemaskan. Harusnya mereka adalah cadangan bagi persatuan nasional, dan dalam posisi penjaga irama permainan agar tetap dingin," kata Fahri kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).
Hal itu disampaikan Fahri, menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri yang dalam setiap kesempatan kerap menyebut kalau penguasa saat ini ingin melanggengkan kekuasaan seperti era Orde Baru.
Lebih lanjut, Juru bicara (jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu menilai, para presiden dan wakil presiden (wapres), harus menjadi simbol dari persatuan dan kesatuan.
Karena, menurut Fahri, saling tuduh menuduh di kalangan elite dengan 'cap' dan 'stempel' yang berasal dari perdebatan masa lalu tentang rezim rezim lama, menggambarkan bahwa perdebatan politik di Tanah Air ini memang belum memasuki substansi.
"Ini sangat perlu untuk disesalkan, tetapi semuanya memang menggambarkan kualitas dari demokrasi Indonesia yang sangat didominasi oleh para pimpinan partai politik yang tidak kunjung masuk ke dalam isu-isu yang penting bagi masa depan generasi mendatang. Padahal, kita memerlukan sebuah bangsa yang bersatu dan terus maju, apalagi menjelang 100 tahun Indonesia merdeka," ucap Fahri.
Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini mengatakan, sebenarnya bahwa kesulitan bangsa untuk keluar dari pesan-pesan 'simbolik' tentang masa lalu dan keterjebakan dalam politik aliran dan idiologi di satu, sisi dapat dianggap sebagai penegasan tentang kentalnya polarisasi politik yang tadinya ingin ditinggalkan.
"Tapi di sisi yang lain, juga menggambarkan betapa sulitnya merumuskan satu narasi kebangsaan yang dapat meninggalkan kita dari jeratan dan jebakan politik masa lalu yang tidak baik untuk diteruskan," pungkas Fahri.
Pernyataan Megawati
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud seluruh Pulau Jawa, Senin (27/11/2023) sore.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut memberikan pembekalan kepada seluruh relawan Ganjar-Mahfud yang hadir.
Dia menaruh fokus pada kondisi politik tanah air saat ini.
Dirinya menilai, saat ini ada keadaan dimana penguasa mulai menekan rakyat.
"Kamu (penguasa) musti liat perundangan bolehkah kamu menekan rakyat mu, boleh kah kamu memberikan apapun juga kepada rakyat mu tanpa melalui perundangan yang ada di RI ini?" kata Megawati disambut keriuhan dari relawan Ganjar-Mahfud, di Hall B Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023).
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.