Rabu, 1 Oktober 2025

Ade Armando dan Kontroversinya

Blunder Pernyataan Ade Armando, Dulu karena Serang PDIP, Kini soal Dinasti Politik di DIY

Beberapa bulan lalu, Ade Armando sudah mendapat teguran dan sanksi dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Penulis: Daryono
Mario Christian Suamampow
Kader PSI Ade Armando ditemui di Kantor DPP PSI Jakarta, Selasa (11/4/2023) 

TRIBUNNEWS.COM - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando kembali menjadi sorotan.

Hal ini setelah Ade Armando mengeluarkan pernyataan yang menyebut adanya dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

PSI sebagai tempat bernaung Ade Armando menegaskan pernyataan Ade Armando tidak mewakili sikap politik PSI.

"Blunder" ini bukanlah sekali ini dilakukan Ade Armando.

Beberapa bulan lalu, Ade Armando sudah mendapat teguran dan sanksi dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Disentil Kaesang karena Ade Armando kerap serang PDIP

Sanksi terhadap Ade Armando oleh Kaesang bermula dari serangan yang kerap dilantorkan Ade Armando terhadap PDIP.

Atas sikap Ade Armando itu, Kaesang bahkan menyampaikan permintaan maaf terhadap Ketua DPP Puan Maharani.

Permintaan maaf itu disampaikan putra bungsu Presiden Jokowi itu usai bertemu dengan Puan Maharani di kedai kopi di Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2023 lalu.

Saat itu, Kaesang tidak menyebut spesifik nama Ade Armando.

"Saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya," kata Kaesang. 

Baca juga: Grace Natalie Sebut Kaesang Akan Umumkan Sikap Resmi PSI soal Polemik Pernyataan Ade Armando

Kaesang meminta agar pesta demokrasi Pemilu 2024 dilakukan secara gembira dan santun. 

Sehari setelahnya atau pada 6 Oktober 2023, Kaesang secara spesifik menyebut nama Ade Armando

Kaesang menyatakan telah memberikan teguran terhadap Ade Armando

Hal itu disampaikan Kaesang saat mengunjungi kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta.

"Untuk sementara kita suruh Bang Ade Armando untuk traktir kita di DPP, itu sanksi pertama. Ya, jangan sampai ada sanksi kedua," kata Kaesang.

Sanksi tersebut, kata Kaesang, sebagai langkah pendisiplinan dari PSI.

Selain Ade Armando, kata Kaesang, ada beberapa kader lain di partainya yang dikenai pendisiplinan.

"Sudah kami disiplinkan, sudah kami ingatkan di setiap meeting mingguan kita berpolitik yang gembira, sopan dan santuy," ujarnya. 

Atas sanksi dari Kaesang, Ade Armando menyatakan menerimanya. 

Hal itu disampaikan Ade Armando di akun X-nya pada 7 Oktober 2023.

Kini disorot karena pernyataan soal politik dinasti DIY

Kini, Ade Armando kembali disorot karena pernyataanya.

Awalnya Ade Armando menanggapi soal aksi BEM UI, BEM UGM dan sejumlah BEM lainnya yang memberikan kritik soal politik dinasti. 

Aksi perwakilan BEM itu digelar di Yogyakarta. 

Kader PSI Ade Armando ditemui di Kantor DPP PSI Jakarta, Selasa (11/4/2023)
Kader PSI Ade Armando ditemui di Kantor DPP PSI Jakarta, Selasa (11/4/2023) (Mario Christian Suamampow)

Ade mengatakan aksi perwakilan BEM itu ironis karena dilakukan di daerah yang ia sebut menerapkan politik dinasti. 

"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023).

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," sambung Ade.

Pernyataan itu kemudian berbuntut panjang dan menuai sorotan dari banyak pihak.

Di antaranya datang dari Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwana X. 

HB X menyatakan setiap orang termasuk Ade Armando boleh saja membuat komentar. 

Namun, ditegaskannya, soal Keistimewaan DIY hal itu sudah diakui oleh UUD 1945.

Hal itu tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Provinsi.

Sri Sultan menegaskan Pemprov DI Yogyakarta hanya menjalankan perintah dari UUD 1945.

"Sehingga, bunyi Undang-Undang Keistimewaan itu juga mengamanahkan gubernur (dijabat) sultan dan wakil gubernur, Pakualam. Ya melaksanakan itu aja," ujarnya Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (4/12/2023), dikutip dari TribunJogja

Gubernur DIY Sri Sultan HB X perpanjang status tanggap darurat hingga 31 Desember 2020, Senin (30/11/2020).
Gubernur DIY Sri Sultan HB X , Senin (30/11/2020). (Tribunjogja/Miftahul Huda)

Terkait ada atau tidaknya dinasti politik dalam UUD 1945 itu, Sri Sultan menilai hal itu tergantung dari pandangan publik.

"Dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu."

"Itu saja bunyi Undang-Undang Keistimewaannya itu," beber Sri Sultan.

Dia juga menegaskan bahwa yang terpenting DI Yogyakarta tetaplah bagian dari NKRI dan selalu mematuhi segala perundang-undangan yang berlaku.

"Tapi kok kalimat dinasti atau tidak di situ juga enggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada."

"Kan, gitu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar," ujarnya.

Ade Armando sampaikan permintaan maaf

Buntut dari pernyataanya itu, Ade Armando menyatakan meminta maaf karena pernyataanya telah menyinggung dan membuat kegaduhan.

"Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando dalam video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.

Ade mengatakan pernyataanya merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi PSI

"Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi DPW PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya," jelasnya.

Pegiat media sosial, Ade Armando.
Ade Armando. (Kompas.com/Sabrina Asril)

Baca juga: Kaesang Akhirnya Ungkap Proses Menjadi Ketua Umum PSI: Komunikasi Sudah Lama Tapi Tak Dipublikasikan

Meski mengaku tak mewakili partai, Ade mengaku permintaan maafnya ini lantaran diminta oleh DPP PSI.

Hal itu lantaran pernyataannya justru menimbulkan kegaduhan.

"Ini tidak ada hubungannya dengan pandanganpolitik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangan saya."

"Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila vide tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," tegas Ade.

Kaesang bakal sampaikan sikap resmi PSI terkait Ade Armando

Terkait Ade Armando yang kini menjadi sorotan, PSI kini tengah melakukan pembahasan internal. 

Namun, ditegaskan bahwa Ade Armando tidak berniat untuk menyerang keistimewaan DIY

"Beliau (Ade Armando) sudah minta maaf kalau pernyataan itu menyinggung berbagai pihak."

Dia tidak ada bermaksud begitu, itu menanggapi saja, dinamika yang terjadi di masyarakat," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie di Malang, Jawa Timur, Senin (4/12/2023)

Grace menyampaikan, pernyataan resmi PSI soal Ade akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. 

"Jadi, nanti saya rasa Mas Ketum akan membuat pernyataan," katanya. 

Grace juga mengklaim Kaesang sudah memberikan teguran keras ke Ade Armando

"Tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," tandasnya.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jogja dengan judul "Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY".

(Tribunnews.com/Daryono/Yohanes Liestyo Poerwoto) (TribunJogja)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved