Pilpres 2024
Ganjar Janji Teruskan Cita-cita Jokowi Bangun IKN, Siap Berkantor di Kaltim dan Optimalkan APBN
IKN sudah menjadi sebuah undang-undang yang sah, sehingga wajib untuk dieksekusi oleh presiden ke depan.
Menurutnya, Jokowi sudah meletakkan sebuah fondasi untuk memulai pemerataan pembangunan di Indonesia.
Budisatrio menilai hal tersebut bisa dipandang sebagai sebuah kebijakan politik strategis bahwa Indonesia sudah memulai keluar dari pola pikir yang Jawa-sentris.
Momentum IKN, kata dia, harus dilihat sebagai momentum fokus pembangunan berbasis pertumbuhan yang merata.
“Kedepannya, Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur dan Nusantara tidak disebut lagi sebagai daerah, tapi sebagai Ibukota," ucap Budisatrio.
Baca juga: Kampanye di IKN, Ganjar Kunjungi Rumah Teknologi Hingga Menyambangi Titik Nol Nusantara
Budisatrio meyakini perhatian dunia internasional akan mengarah pada IKN, ditambah lagi investasi akan masuk sehingga ekonomi bisa tumbuh secara cepat.
"Coba bayangkan dampaknya kepada Indonesia Timur. Inilah titik mula sebuah pemerataan," ujarnya.
Budisatrio menegaskan komitmen Prabowo-Gibran melanjutkan IKN adalah amanat konstitusi.
Di mana, DPR telah sepakat dan mengesahkan Revisi undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.
Sehingga, dia menuturkan siapapun yang menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan UU tersebut.
Aparat Negara yang Menikmati
Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pembangunan IKN Nusantara, karena manfaatnya hanya dirasakan oleh aparat negara, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2023).
Dia menjelaskan, saat ini lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.
"Itu lebih urgen daripada untuk membangun sebuah kota karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.
Sehingga, Anies mendorong pentingnya Indonesia melakukan kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur kebutuhan dasar rakyat.
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.