Rabu, 8 Oktober 2025

Pilpres 2024

Ganjar Janji Teruskan Cita-cita Jokowi Bangun IKN, Siap Berkantor di Kaltim dan Optimalkan APBN

IKN sudah menjadi sebuah undang-undang yang sah, sehingga wajib untuk dieksekusi oleh presiden ke depan.

Ist
Capres Ganjar Pranowo saat menyambangi IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (7/12/23). 

TRIBUNNEWS.COM, - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Prabowo berjanji meneruskan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Proyek IKN merupakan gagasan Jokowi dan telah dikuatkan dengan pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Kesungguhan Ganjar dalam proyek IKN ditunjukkan dengan mengunjungi IKN saat berkampanye di Kaltim. Ia menjadi capres pertama yang berkunjung ke IKN.

"Saya sampaikan tadi dari awal saya di sini yang pertama untuk menunjukkan komitmen itu (meneruskan proyek IKN)," ujar Ganjar di Titik Nol IKN, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Prioritas Ganjar Pranowo untuk IKN: Libatkan Warga Lokal hingga Ajak Diskusi Seluruh Mantan Presiden

Menurutnya, IKN sudah menjadi sebuah undang-undang yang sah, sehingga wajib untuk dieksekusi oleh presiden ke depan.

"Untuk menunjukkan sebuah komitmen saja orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan. Kalau sudah selesai semuanya harus berkantor di IKN, siapapun yang terpilih, apalagi saya," ujar Ganjar.

"IKN ini adalah cerita masa depan Indonesia, cerita modernitas, cerita kemajuan peradaban, cerita partisipasi, cerita ekonomi hijau industri kreatif, industri digital dan masa depan anak-anak maka inilah transformasi Indonesia yang diwujudkan dalam satu area," sambung politikus PDIP itu.

Maksimalkan APBN Bangun IKN

Dalam membangun IKN, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN jika nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden.

"Pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu. Sktor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita," ujarnya.

Sedangkan investor yang ingin masuk proyek IKN, bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha (KPBU/public-private partnership, PPP).

"Model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian," kata Ganjar.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan Rp 40,6 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di 2024.

Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian, terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Total keseluruhan IKN tahun depan kita anggarkan Rp 40,6 triliun. Itu termasuk untuk pembangunan bandara VVIP yang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sementara itu, jumlah anggaran yang diperlukan untuk membangun IKN ditaksir mencapai Rp 450-500 triliun.

Presiden RI Joko Widodo sejauh ini menilai bahwa investasi dari para pelaku usaha menjadi salah satu tonggak utama pembiayaan dalam pembangunan dan pengembangan IKN.

Pasalnya, kemampuan APBN untuk mengkaver pembiayaan IKN hanya sekitar 20 persen. Sisanya 80 persen mengandalkan investasi langsung serta KPBU.

"80 persen kita berikan kesempatan kepada para investor, kepada investasi," ujar Jokowi dalam kegiatan bertajuk Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Paham Jokowi

Ganjar mengaku memahami visi Jokowi dalam proyek IKN, karena sering berdiskusi baik sebelum penetapan capres maupun setelahnya.

"Saya sangat dekat dengan beliau. Bahkan dalam beberapa kali sebelum saya penetapan (sebagai calon presiden), kami sudah diskusi. Setelah penetapan, kami juga diskusi. Tentang IKN beliau ini punya concern yang luar biasa," tutur Ganjar.

Ia pun mengaku akan berdiskusi dengan Jokowi ke depannya jika nantinya terpilih menjadi presiden.

Selain itu, Ganjar pun menyampaikan beberapa investor di dalam negeri maupun luar negeri telah berkomunikasi dengannya terkait proyek IKN.

"Mulai banyak lah para investor, negara-negara sahabat, mulai berkomunikasi dengan tim kita, ngobrol dengan tim kita," kata Ganjar

Pembicaraan investor terkait IKN, kata Ganjar, sekadar ingin mengetahui gambaran kelanjutan proyek tersebut jika berganti masa pemerintahan Jokowi.

"Itu sebenarnya untuk menunjukkan, kira-kira nanti dari kandidat capres ini akan bagaimana terhadap mereka-mereka,"
ucapnya.

Prabowo Akan Lanjutkan Proyek IKN

Tak hanya Ganjar, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto pun akan melanjutkan proyek IKN jika terpilih jadi Presiden.

Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN, Budisatrio Djiwandono.

“Komitmen Prabowo-Gibran jelas, 100 persen Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan. Ini demi masa depan bangsa dan sudah menjadi amanat konstitusi," kata Budisatrio dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/11/2023).

Keponakan Prabowo ini mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan.

Sebab, IKN adalah langkah strategis dan visioner yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Jokowi sudah meletakkan sebuah fondasi untuk memulai pemerataan pembangunan di Indonesia.

Budisatrio menilai hal tersebut bisa dipandang sebagai sebuah kebijakan politik strategis bahwa Indonesia sudah memulai keluar dari pola pikir yang Jawa-sentris.

Momentum IKN, kata dia, harus dilihat sebagai momentum fokus pembangunan berbasis pertumbuhan yang merata.

“Kedepannya, Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur dan Nusantara tidak disebut lagi sebagai daerah, tapi sebagai Ibukota," ucap Budisatrio.

Baca juga: Kampanye di IKN, Ganjar Kunjungi Rumah Teknologi Hingga Menyambangi Titik Nol Nusantara

Budisatrio meyakini perhatian dunia internasional akan mengarah pada IKN, ditambah lagi investasi akan masuk sehingga ekonomi bisa tumbuh secara cepat.

"Coba bayangkan dampaknya kepada Indonesia Timur. Inilah titik mula sebuah pemerataan," ujarnya.

Budisatrio menegaskan komitmen Prabowo-Gibran melanjutkan IKN adalah amanat konstitusi.

Di mana, DPR telah sepakat dan mengesahkan Revisi undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.

Sehingga, dia menuturkan siapapun yang menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan UU tersebut.

Aparat Negara yang Menikmati

Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pembangunan IKN Nusantara, karena manfaatnya hanya dirasakan oleh aparat negara, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2023).

Dia menjelaskan, saat ini lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

"Itu lebih urgen daripada untuk membangun sebuah kota karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.

Sehingga, Anies mendorong pentingnya Indonesia melakukan kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur kebutuhan dasar rakyat.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved