2 Pertanyaan Ganjar yang Tidak Dijawab Tegas Anies dan Prabowo Saat Debat Capres, Mengapa?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Debat calon presiden (capres) peserta Pilpres 2024 putaran pertama  telah selesai dilaksanakan dengan sukses pada Selasa (13/12/2023) malam di gedung KPU RI.

Tiga capres hadir yakni capres nomor urut 01 Anies Baswedan, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo.

Pada sesi tanya jawab masing-masing capres mengajukan pertanyaan.

Saat giliran Ganjar Pranowo mengajukan pertanyaan kepada Anies dan Prabowo.

Baca juga: Suara Rakyat Kecil Saat Nonton Debat Capres di Warung-warung

A. Pertanyaan kepada Anies

Ganjar bertanya kepada Anies sikapnya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Anies kemudian memaparkan panjag lebar sikapnya soal proyek IKN.

Dia mengkritik pembangunan IKN.

Kata dia pembangunan infrastruktur yang lebih mendasar dan dibutuhkan rakyat lebih mendesak ketimbang proyek IKN.

"Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak," kata Anies.

"Membangun kereta api atau tol antarkota di Kalimantan itu urgent. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat," sambung Anies.

Anies menilai proyek IKN justru tidak bisa dirasakan oleh rakyat.

Setelah itu, Ganjar menanggapi pernyataan Anies yang menjawab pertanyaannya soal sikap terhadap proyek IKN Nusantara.

Ganjar sepertinya ingin memperoleh jawaban tegas dari Anies, menerima atau menolak pembangunan IKN.

"Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi Terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN? Menolak IKN dilanjutkan?" tanya Ganjar.

Anies tidak menjawab tegas pertanyaan Ganjar itu.

Anies hanya memberikan anggukan kecil.

Seperti diketahui, PKS sebagai salah satu partai politik yang mengusung Anies di Pilpres 2024 menolak tegas ibukota RI dipindahkan ke IKN.

Dalam berbagai kesempatan Anies juga terbuka mengkritik pembangunan IKN. 

Hal ini memicu munculnya penolakan beberapa warga Kalimantan memilih Anies di berbagai platform media sosial.

Suara Anies di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, lokasi pembangunan IKN dikhawatirkan menyusut karena sikap politik  ini. 

B. Pertanyaan Ganjar ke Prabowo

Pertanyaan dari Ganjar kepada Prabowo juga tidak dijawab dengan tegas.

Dalam debat yang disiarkan langsung itu, Ganjar bertanya ke Prabowo soal makam 13 aktivis yang dihilangkan pada 1998.

Ganjar sampai dua kali bertanya ke Prabowo.

Ada dua pertanyaan yang diajukan Ganjar.

Pertama, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili pelaku penghilangan paksa aktivis, yang sudah diamanatkan DPR sejak 2009.

Lalu, apakah Prabowo akan membantu keluarga menemukan makam 13 aktivis itu agar mereka bisa berziarah.

Awalnya, Prabowo tidak menjawab dua pertanyaan itu dan justru menyinggung bahwa masalah tersebut sudah ditangani cawapres Ganjar, Mahfud MD.

“Pak Ganjar, justru tadi Anda sebut tahun 2009 kan. Dari sekian tahun yang lalu kan. Dan masalah ini ditangani justru oleh (calon) wakil presiden Anda,” kata Prabowo.

“Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo.

Mendengar pertanyaannya tak dijawab, Ganjar Ganjar lantas mengulang dua pertanyaannya itu.

Ia juga mengatakan bahwa Prabowo tidak memiliki ketegasan soal kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena tak menjawab pertanyaan itu.

“Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak,” jawab Prabowo.

Prabowo menyatakan jika perlu ada pengadilan HAM atau ad hoc, ia akan membentuk itu.

“Jadi kalau memang, keputusannya mengadakan pengadilan HAM, kita adakan pengadilan HAM, enggak ada masalah,” kata Prabowo.

Prabowo bahkan mengatakan sejumlah orang-orang yang dulu pernah menjadi tahanan politiknya (tapol) kini malah bergabung mendukungnya di Pilpres 2024.

"Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar, menurut saya," tuturnya.

Namun pertanyaan soal makam aktivis tetap tidak dijawab oleh Prabowo.

Diketahui, penculikan aktivis 1997/1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara Pemilu Legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998.

Kasus penculikan aktivis 1997/1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar, yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono.

Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, TNI Angkatan Darat.

Saat itu Prabowo berstatus sebagai Danjen Kopassus.

Dari kasus penculikan ini, terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan sembilan aktivis dilepas oleh penculiknya.