Debat Panas Anies Vs Prabowo Soal Oposisi: Prabowo Menyentil, ''Mas Anies, Mas Anies. . . ''

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat berdebat keras dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tentang status oposisi di demokrasi dan pemerintahan pada salah satu sesi Debat Capres 2024 tadi malam di gedung KPU, Selasa, 12 Desember 2023. 

Pada sesi tanya jawab antar capres, Prabowo menyebut jawaban Anies agak berlebihan terkait kebijakan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik (parpol). Anies saat itu menyebut minimnya oposisi dalam proses demokrasi di Indonesia termasuk partai politik.

Prabowo mengingatkan, Anies berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta karena berada di pihak partai politik yang di luar pemerintahan atau oposisi dari pemerintah.

“Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies agak berlebihan, Mas Anies mengeluh tentang demokrasi, padahal Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, berarti Mas Anies oposisi," kata Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan bahwa hal ini benar terjadi karena partainya Prabowo yaitu Gerindra yang mengusung Anies Baswedan saat itu.

Baca juga: Sindiran Anies ke Prabowo Jadi Oposisi Itu Sama-sama Terhormat, Tapi Ada yang Enggak Tahan

"Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin Anda jadi Gubernur, kalau Pak Jokowi diktator, Anda tidak akan jadi Gubernur, saya waktu itu oposisi Mas Anies,” tegas Prabowo.

Anies Ingin Perbaiki Kualitas Demokrasi

Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan ingin memperbaiki proses demokrasi di Indonesia dengan membuat partai oposisi berkualitas kelak jika dirinya terpilih jadi Presiden Republik Indonesia.

Anies menjelaskan, salah satu ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan.

Namun menurutnya hal itu tidak berjalan di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Sindiran Anies ke Prabowo Jadi Oposisi Itu Sama-sama Terhormat, Tapi Ada yang Enggak Tahan

Anies mencontohkan, dalam penerbitan sebuah undang undang di pemerintahan Jokowi, tidak ada ada ruang diskusi di publik terlebih dulu sebelum undang undang tersebut terbit.

Rakyat tidak diberi kesempatan memberikan sanggahan dan masukan.

Anies menilai selama Jokowi berkuasa, banyak undang-undang yang diterbitkan begitu saja tanpa adanya debat maupun pembahasan antara pemerintah dan partai-partai oposisi.

"Banyak UUD yang meluncur begitu saja namun tidak dibahas, itu artinya tidak ada proses yang demokratis, tidak ada perdebatan yang dilakukan terbuka."

Baca juga: Prabowo Tanggapi Sindiran Anies Soal ‘Ordal’: Saya Tidak Takut Tak Punya Jabatan

"Makanya kualitas ini yang mau kita perbaiki. Kita sampaikan jadi oposisi sama-sama terhormat," ujar Anies saat ditemui di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI usai debat perdana Capres 2024, Selasa (12/12/2023) malam.

Sindir Prabowo yang Tak Tahan Jadi Oposisi

Dalam debat semalam, Anies Baswedan juga menyindir sikap politik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam memaknai oposisi dalam negara demokrasi saat tampil bertiga bersama Prabowo dan Ganjar Pranowo di debat perdana Capres 2024 di gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Menurut Anies, menjadi bagian dari oposisi sama terhormatnya dengan menjadi bagian penguasa. Namun menurutnya ada pihak yang tak tahan dengan status oposisi.

"Kita sampaikan jadi oposisi sama-sama terhormat. Cuma ada yang enggal tahan jadi oposisi," kata Anies.

"Dan yang enggak tahan itu saya sampaikan, yang itulah berkontribusi dalam demokrasi kita," imbuhnya.

Baca juga: Sikap Politik Anies Soal Proyek IKN: Kalau Jakarta Bermasalah, Selesaikan, Bukan Malah Ditinggalkan

Dalam Debat Capres 2024 semalam, Anies memang menyerang balik Prabowo Subianto soal peran oposisi dalam negara demokrasi.

Anies mengatakan, menilai tidak semua orang bertahan menjadi oposisi, termasuk Prabowo. "Seperti disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi," kata Anies.

"Apa yang terjadi? Beliau sendiri sampaikan tidak berada dalam kekuasaan, membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada di kekuasaan," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies melontarkan pertanyaan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan kandidat capres-cawapres di bawah usia 40 tahun dan menyinggung fenomena 'ordal'.

"Fenomena ordal ini menyebalkan, mau ikut kesebelasan ordal, jadi guru, ordal, tiket konser, ordal. Ini yang membuat meritokratik tidak berjalan, etika luntur," kata Anies dalam segmen 4 sesi tanya jawab antar kandidat Debat Capres di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (12/12/2023).

Menurut Anies, ketika ordal terjadi di proses paling puncak, maka rakyat kebanyakan.

"Saya merasakan, beberapa guru komentar, pengangkatan guru membutuhkan ordal, wong di Jakarta ordal, kenapa kita nggak pake ordal? tatanan demokrasi ini menjadi rusak," ujarnya.

Baca juga: Anies Sebut Fenomena Ordal Merusak Tatanan Demokrasi di Indonesia

Fenomena ordal ini disampaikan Anies ketika merespon jawaban calon presiden 02 Prabowo Subianto tentang putusan MK yang membolehkan umur calon presiden dan calon wakil di bawah usia 40 tahun.

Namun keputusan tersebut dianggap melanggar etika karena menguntungkan salah satu paslon cawapres yang usianya belum cukup 40 tahun yaitu Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi dan ponakan Ketua MK, dan kini Gibran menjadi pasangan Prabowo Subianto pada Pilpres kali ini.

Anies Soroti Buruknya Kepercayaan Publik ke Parpol

Anies Baswedan juga mengomentari soal minimnya kepercayaan publik yang terhadap partai politik di Indonesia.

"Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi, itu jauh lebih luas dari partai politik," kata Anies.

Dia menegaskan, jika berbicara soal demokrasi, ada tiga hal yang perlu disorot.

Yakni adanya kebebasan dalam berbicara, adanya pihak opsisi yang bebas mengkritik sehingga bisa menyeimbangkan pemerintah dan adanya proses Pemilu dan Pilpres yang netral, transparan, jujur dan adil.

"Kalau kita saksikan dua hal ini mengalami masalah. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik," tukasnya.

Anies juga menyorot turunnya angka intensitas demokrasi di Indonesia saat ini. "Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan kepada pengkritik seperti UU ITE, atau pasal 14-15 UU nomor 1 tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara jadi terganggu," tuturnya.

Anies juga berkata bahwa minimnya oposisi membuat demokrasi di Indonesia semakin merosot.

"Sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah Pemilu diselenggarakan dengan netral, jujur dan adil, ini ujian ketiga. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan terhadap partai politik," ujar Anies.

Anies menegaskan perlunya peran negara untuk membantu partai politik mengembalikan kepercayaan untuk negara.

"Salah satu masalah mendasar, partai politik ini memerlukan biaya dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalan proses politik. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi sehingga rakyat melihat bahwa ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi perlu reform pembiayaan politik oleh partai politik," tutupnya.

Prabowo Bela Diri Soal Sindiran Ordal Alias Orang Dalam

Capres Prabowo Subianto menyatakan dirinya tidak takut jika tidak memiliki jabatan. Hal itu diungkapkannya menanggapi sindiran capres Anies Baswedan mengenai apa yang disebutnya 'ordal' (orang dalam).

"Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas. Saya sudah siap mati untuk negara ini," kata Prabowo menjawab Anies saat debat capres di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12) malam.

Prabowo melanjutkan, dalam proses demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Sejalan dengan itu, rakyatlah yang memutuskan siapa pemimpin yang pantas untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Baca juga: Prabowo Tanggapi Sindiran Anies Soal ‘Ordal’: Saya Tidak Takut Tak Punya Jabatan

"Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat.
Tanggal 14 Februari, rakyat yang ambil keputusan. Kalau kami tidak bener, rakyat yang akan menghukum," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dunia politik memang terdiri dari berbagai perspektif. Lalu, masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diselesaikan dengan tindakan yang semestinya oleh pihak berwenang.

"Perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif. Tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah," imbuhnya.

"Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang," kata Prabowo.

Anies Puas Hasil Debat Semalam

Secara keseluruhan Anies Baswedan merasa puas atas debat perdana capres yang berlangsung di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa malam (12/12/2023).

Ia juga mengatakan diskusi selama debat yang berlangsung penuh 150 menit ini berlangsung seru.

"Tadi seru diskusinya, dan prinsip-prinsip dasarnya saya rasa publik bisa melihat," kata Anies kepada awak media saat ditemui usai debat.

Debat ini, lanjut Anies, merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendengar prinsip, ideologi, cara berpikir yang diungkapkan para calon presiden 2024.

Baca juga: Ganjar Cecar Prabowo Soal Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Jika Jadi Presiden

Dia berharap masyarakat dapat menilai masing-masing capres berdasarkan dari debat itu.

"Tentu tadi ada pertukaran pikiran, pandangan, saya perlu sampaikan bahwa negeri ini perlu dijaga dan menjunjung tinggi etika," tuturnya.

"Tadi saya sampaikan teman-teman muda untuk membandingkan, mana yang benar-benar serius untuk mengembalikan negeri ini sebagai negeri hukum dan menjaga kebebasan pendapat ada, dan mana yang serius menjaga etika," pungkas Anies.

Laporan: Mario Christian Sumampouw/Wahyu Aji