Anies Sebut Angin Tak Punya KTP Saat Debat dengan Prabowo Berbuntut Pro-Kontra, Muncul Foto Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ucapan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal angin tidak memiliki KTP saat debat dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi perbincangan di media sosial.

Diketahui, dalam debat perdana pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung pada Selasa (12/12/2023) malam di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat.

Dalam segmen ke-5, tanya jawab dan sanggahan Prabowo Subianto bertanya soal bagaimana Anies mengatasi persoalan polusi udara yang pernah melanda DKI Jakarta.

"Mas Anies pernah jadi Gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI Setahun sekitar 80 T, jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira-kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran Rp 80T? Pak Anies sebagai Gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih," kata Prabowo Subianto.

Menanggapi pertanyaan itu, Anies membuka jawabannya dengan menyoroti kurang akuratnya data yang disampaikan oleh Prabowo.

Anies pun menganalogikan persoalan udara di Jakarta dengan Covid-19 yang sempat melanda beberapa tahun ini.

"Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada covid, di tempat kami covid banyak, lalu yang tidak ada covid kami tanya, kenapa tidak ada covid? Nah kami tidak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada covid. Yang punya alat testing, maka ada covid, oke. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor," kata Anies.

Anies memaparkan, Jakarta memiliki indikator atau monitor terhadap polusi udara.

Oleh karena itu, kualitas udara di Jakarta bisa dimonitor.

"Ada masa, Minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana-sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu, ya kita punya masalah polusi. Karena itu, kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum," kata Anies.

Mendengar jawaban Anies, Prabowo menilai bahwa mudah saja menyalahkan angin.

"Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja Jadi saya bertanya, saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada Pemerintahan kalau begitu Terima kasih," kata Prabowo.

Menanggapi kembali pernyataan Prabowo, Anies mengatakan bahwa dirinya berbicara menggunakan data.

"Inilah bedanya yang berbicara pake data, yang berbicara pake fiksi, oke? Ini pake data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota, tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi, jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada itu sangat polusi," ujarnya.

Anies menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil saat menjabat Gubernur DKI Jakarta selalu menggunakan dasar ilmu pengetahuan dan data.

"Kalau tidak pakai itu, maka enggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta? Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak," kata Anies.

Jadi perbincangan di media sosial

Pernyataan Anies Baswedan bahwa angin tak memiliki KTP menuai pro-kontra dan menjadi perbincangan di media sosial.

Bahkan muncul sebuah foto atau meme 'KTP angin'.

Dalam unggahan di akun TikTok tersebut dinarasikan "Akibat selalu disalahkan Pak Anies, angin akhirnya mengurus KTP di Kelurahan Konoha".

Sederet komentar dituliskan di akun tersebut.

Anies pernah ucapkan hal yang sama saat jabat Gubernur DKI

Polusi Udara di Jakarta sempat menjadi yang terburuk di dunia.

Terkait kualitas udara, Anies Baswedan mengatakan udara dan angin tidak memiliki KTP alias tidak menetap di satu tempat, melainkan berpindah-pindah.

Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan temuan Pemprov DKI Jakarta bahwa Polusi Udara pada beberapa kali akhir pekan cenderung tinggi meskipun mobilitas penduduk rendah.

"Kita menemukan beberapa weekend sebelumnya juga ada kondisi di mana tingkat polusi tinggi, sementara kegiatan mobilitas penduduk sedang rendah," kata Anies di Jakarta International Stadium, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (10/7/2022).

"Ini menggambarkan bahwa kondisi udara di sebuah wilayah tidak terlepas dari wilayah-wilayah yang lain. Karena udara, angin, tidak memiliki KTP yang hanya tinggal di tempat tertentu," ucapnya.

Anies menilai, polusi di Jakarta tak terlepas dari kondisi udara di wilayah-wilayah lain sekitar ibu kota.

Menurutnya, ada pergerakan udara dan angin yang begitu luas sehingga masalah polusi harus menjadi tanggung jawab semua orang.

"Nah, kami ingin agar semua ambil tanggung jawab karena kemudian konsekuensi dari udara yang tidak sehat itu dirasakan oleh semua, termasuk kami yang di Jakarta," katanya.

Meski tak menyebutkan wilayah-wilayah mana saja yang dampak pencemaran udaranya sampai ke Jakarta, Anies mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas.

Salah satunya, lanjut Anies, dengan mencabut izin perusahaan-perusahaan yang kedapatan mencemari udara.

Ia lantas meminta pihak terkait di luar Jakarta juga bisa melakukan langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang masih menimbulkan Polusi udara besar-besaran.

"Kami minta kepada semua industri di sekitar Jakarta, di luar Jakarta yang dampak dari polusinya itu sampai ke kota ini lakukan tindakan yang sama," kata sang gubernur.

Baca juga: VIDEO Anies Janjikan Kartu Penyandang Disabilitas Tingkat Nasional

Anies meminta tidak ada saling tuding soal masalah kualitas udara buruk di DKI Jakarta.

Padahal, kata orang nomor satu di Jakarta itu, pencemaran udara juga tidak terlepas dari kegiatan warga yang tinggal ibu kota.

"Padahal ini adalah hasil kegiatan kita di tingkat keluarga, kegiatan perekonomian menggunakan mobil dan motor menghasilkan emisi," kata Anies.

"Di tingkat industri, pembangkit-pembangkit energi menghasilkan juga cerobong-cerobong asap yang mewarnai membuat polusi, jadi semua ambil tanggung jawab," katanya lagi. (*)