Alasan Anies Baswedan Teken Pakta Integritas Ijtima Ulama

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, membeberkan alasannya meneken pakta integritas Ijtima Ulama, sebagai syarat dukungan pada pilpres 2024.

Anies mengungkapkan, sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta (2017-2022), dirinya memang selalu memiliki kontrak politik dengan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Anies, saat diberi pertanyaan dalam acara "Desak Anies" di sebuah kafe di depan Universitas Mataram, NTB, Selasa (19/12/2023).

"Jadi di dalam proses politik sejak kami bertugas di Jakarta, ada banyak unsur masyarakat yang memilih untuk mendukung," ujar Anies.

"Dan ketika menyampaikan dukungan mereka meminta pada calon untuk bersedia mengerjakan A, B, C, D. Mereka mengatakan 'Kami akan mendukung tapi kami meinta anda melakukan A, B, C, D," imbuhnya.

Anies menyebut, 13 poin dalam pakta integritas Ijtima Ulama, sejalan dengan prinsip Pancasila, dan UUD 45, serta bertujuan menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat.

"Kami siap untuk melakukan yang sama dengn kelompok manapun selama itu sejalan dengan prinsip Pancsila, UUD 45, dan untuk kemaslahatan masyarakat," pungkas Anies.

Untuk diketahui, Itima Ulama yang diprakarsai oleh sejumlah organisasi Islam seperti GNPF hingga PA 212, memberikan 13 pakta integritas sebagai syarat untuk mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN).

"Pekan ini Insyaallah akan diserahkan ke Anies-Cak Imin," kata Sekretaris Steering Committee Ijtima Ulama 2023, Aziz Yanuar, kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Aziz menyebut Ijtima Ulama akan mengutus lima orang perwakilan untuk menyampaikan pakta integritas tersebut.

"Utusan ada 5 orang antara lain KH Muhyidin Junaedi, Habib Muhammad Alatas, dan 3 lagi masih dipilih dari peserta ijtima kemarin," ucap Aziz.

Aziz juga membagikan surat yang berisi 13 poin pakta integritas Ijtima Ulama yang akan diserahkan kepada AMIN.

Berikut ini 13 poin lengkapnya:

1. Bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 dari rongrongan Sekulerisme, Islamofobia, Terorisme, Separatisme dan Imperialisme.