Laporan Dana Awal Kampanye Capres-Cawapres: Anies-Cak Imin Paling 'Irit', Prabowo-Gibran 'Boros'

Sehingga, jumlah pengeluaran dalam bentuk uang mencapai nilai Rp3.430.756.597, sedangkan dalam bentuk barang senilai Rp10 juta.

Strategi Biaya Politik 3 Capres

Baca juga: Ajudan Prabowo Mayor Teddy Dinilai Langgar Netralitas TNI saat Hadir di Debat Capres

Sebelumnya, tiga capres pernah membeberkan strategi biaya politik mereka saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa pada akhir September 2023.

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan mengatakan pihaknya fokus melakukan fundraising untuk membiayai kampanye Pilpres 2024.

Fundraising itu, kata Anies, dilakukan oleh ratusan relawan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kita tidak berencana mengumpulkan uang. Ada lebih dari 600 relawan, semua melakukan fundraising di tempatnya masing-masing, bukan kami mengumpulkan dana."

"Mereka mengumpulkan, mereka bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan meng-handle seluruh biaya, ini menjadi sebuah iuran," beber Anies Baswedan saat itu.

Selain fundraising, Anies mengungkapkan saat ini pihaknya memilih membuat konten alat-alat peraga yang bisa diunduh bebas oleh relawan untuk masa kampanye mendatang.

Anies mengakui, masa-masa kampanye adalah masa yang paling banyak menghabiskan uang.

Karena itu, Anies ingin kampanyenya bisa dilakukan secara mandiri oleh relawan-relawan atau parpol pengusungnya.

"Nanti (yang) paling mahal adalah ketika menjelang kampanye, produksi alat-alat peraga. Apa yang sekarang kami lakukan?"

"Kami membuat kontennya, kami taruh di iCloud, dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaus, memproduksi banner dari konten yang kami buat," tuturnya.

"Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami menyiapkan kontennya," imbuh dia.

Berbeda dari Anies, Ganjar Pranowo justru mengaku dirinya tak ambil pusing soal biaya politik.

Pasalnya, kata Ganjar, PDIP selaku partainya, tak membebankan biaya politik kepadanya.

Ganjar menyebut biaya politik sudah disiapkan secara gotong royong oleh parpol pengusungnya, terlebih untuk saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).