Cak Imin, Gibran, dan Mahfud Akan Adu Gagasan di Debat Pilpres 2024, Siapa yang Bakal Mendominasi?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan beradu gagasan soal ekonomi dalam Debat Pilpres 2024.

Debat cawapres tersebut bakal berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) pukul 19.00 WIB.

Adapun Debat Pilpres 2024 kedua ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Banyak pihak yang bertanya-tanya soal kemampuan ketiga Cawapres dalam mengungkapkan gagasannya di depan publik.

Terlebih Cak Imin, Gibran, dan Mahfud MD memiliki latar belakang berbeda dengan keunggulannya masing-masing.

Cak Imin diketahui berlatar belakang politikus, kemudian Gibran Rakabuming berlatar belakang pengusaha, dan Mahfud MD memiliki keahlian di bidang hukum.

Baca juga: 2.464 Personel Polisi Disiagakan Amankan Debat Cawapres Hari Ini

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin pun memberikan prediksinya soal kekuatan para cawapres dalam menghadapi Debat Pilpres 2024.

Ujang menilai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka lebih menguasai isu-isu ekonomi dibanding rivalnya.

Menurutnya, Gibran dengan latar belakang seorang pengusaha cenderung memahami.

Baca juga: Cak Imin, Gibran, Mahfud Hadapi Debat Cawapres Malam Nanti, Ini Jurus dan Amunisi yang Disiapkan

"Gibran harusnya lebih unggul dibanding Mahfud MD yang background hukum, sedangkan Cak Imin dengan background politisi," kata Ujang kepada Tribun Network, Kamis (21/12/2023).

Namun demikian, situasi dalam debat tentunya tidak dapat diketahui pasti.

Ujang menuturkan soal siapa yang akan mendominasi akan menjadi penilaian bersama.

"Semua punya kekurangan dan kelebihan dalam konteks membahas isu-isu ekonomi. Kalau dilihat dari background semestinya Gibran yang menguasai ya," kata Ujang.

Dosen Universitas Al-Azhar itu mengatakan Gibran sebagai pengusaha muda sekaligus kepala daerah praktis mengikuti materi debat soal ekonomi kerakyatan.

Hanya saja, pengetahuan yang dimiliki Gibran harus disampaikan secara baik dan tuntas di dalam debat.

"Karena itu kita lihat saja siapa yang bagus, siapa yang baik, dalam konteks berdebat yang diselenggarakan KPU nanti," ujar Ujang.

Dia menambahkan bukan hanya Gibran, tetapi dua cawapres lain nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut 2 Mahfud MD harus mempersiapan penguasaan materi secara substantif.

Terpenting juga adalah bagaimana penguasaan panggung serta kemampuan memprediksi arah pertanyaan moderator dan lawan debat ke mana.

"Sehingga apa yang disampaikan para cawapres betul-betul bisa menjawab kritikan publik," ujarnya.

"Saya melihat Gibran akan bisa menjawab soal-soal ekonomi dengan baik," sambung Ujang.

Diketahui durasi waktu debat Cawapres ini selama 150 menit yang dibagi enam segmen.

Secara garis besar, teknis pelaksanaan debat kedua ini memiliki kesamaan dengan debat capres yang berlangsung pada 12 Desember 2023.

Adapun calon presiden dari masing-masing pasangan juga akan ikut mendampingi cawapresnya beradu gagasan.

Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menuturkan tugas calon pemimpin negara adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai sektor pendorong ekonomi.

"Pertumbuhan penting tapi pemerataan sama pentingnya," ungkap Bhima.

Dia menjelaskan, ada banyak sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat digarap untuk mengerek pertumbuhan yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Sebut saja pengoptimalan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital.

"Pertumbuhan bisa didorong dari motor ekonomi hijau dan ekonomi biru serta ekonomi digital," jelas dia.

Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya disandarkan sepenuhnya pada eksploitasi sumber daya alam (SDA).

Sebab eksploitasi SDA yang berlebihan malah dapat berdampak pada terganggunya sektor ekonomi yang lain.

"Jangan hanya eksploitasi SDA dengan hilirisasi yang merusak sendi ekonomi hijau dan biru untuk kejar pertumbuhan tinggi jangka pendek," tegas Bhima.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mulai meluncurkan strategi guna mengoptimalkan bonus demografi.

Hal tersebut dapat ditempuh dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan kepastian upah laik bagi pekerja.

"Pemanfaatan bonus demografi juga mendesak dengan pembukaan lapangan kerja yang berkualitas dengan upah lebih baik," jelas dia.

"Selama formulasi upah nya masih pakai uu cipta kerja maka sulit mendorong daya beli masyarakat yang lebih tinggi. Sementara konsumsi rumah tangga porsinya cukup besar ke PDB," imbuh dia.

Bhima pun menyebutkan harmonisasi kebijakan sebagai tantangan dalam upaya menggeber pertumbuhan ekonomi.

Tanpa adanya harmonisasi, kebijakan pemerintah akan terlihat saling bertolak belakang.

"Tantangannya adalah tidak adanya harmonisasi arah pembangunan ekonomi kedepan. PLTU batubara misalnya dibangun masif untuk hilirisasi industri. Sementara investasi ekonomi hijau juga mau masuk. Jadi saling bertabrakan, kontradiktif," ungkap dia.

Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya sekedar mencanangkan program.

Lebih dari itu, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan program yang sudah diterapkan.

Ketidakjelasan sikap pemerintah tentu akan membingungkan investor, dunia usaha, dan publik.

"Jangan sampai komitmen pembangunannya membingungkan investor, pengusaha dan masyarakat," ucap dia.