Mahfud MD Sentil Gibran Usai Dinilai Tak Mampu Jawab Soal Carbon Capture

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD dan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka tampak saling serang dengan sejumlah pertanyaan dalam sesi debat antar cawapres di Jakarta Covention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jum'at (22/12/2023).

Salah satu yang menjadi sorotan yakni ketika Mahfud MD coba merespon pertanyaan Gibran perihal regulasi carbon capture and storage.

"Bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage?" tanya Gibran kepada Mahfud dalam sesi debat, Jumat (22/12/2023).

Adapun dalam jawabannya, Mahfud berpandangan bahwa untuk membuat regulasi peraturan tertentu mesti ada terlebih dahulu naskah akademiknya guna diteliti.

Selain itu, kata Mahfud, untuk membuat suatu regulasi menurutnya yang terpenting adalah harus adanya sistem pengawasan keuangan.

Baca juga: Ikut Nobar Debat Cawapres, Ruhut Sitompul Fokus Penanganan Korupsi yang Ditegaskan Mahfud MD

"Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya sistem informasi pemerintahan daerah yaitu mengaitkan dengan APBN," kata Mahfud.

Namun pada saat mendapat giliran menanggapi, Gibran mengaku tak puas dengan jawaban yang dilontarkan oleh Mahfud mengenai pertanyaanya.

Bahkan menurut Wali Kota Solo itu, jawaban yang diberikan Mahfud tak sesuai demgan pertanyaan yang ia berikan.

"Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture storage simple pertanyaan saya mohon dijawab. Dijawab pertanyaan yang saya tanyakan nggak perlu ngomong ke mana-mana Pak," ucap Gibran.

Mendengar tanggapan dari Gibran, kemudian Mahfud pun langsung menyentil balik anak sulung Presiden Jokowi tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Investor IKN Masih Nihil, Gibran Tak Terima

"Jadi gini Mas Gibran yang terhormat, dalam ilmu hukum misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya. Bagaimana cara membuat aturan tentang Antariksa Nasional? Anda pasti tidak tahu," tanya Mahfud.

Sebab menurutnya, untuk membuat regulasi hukum mesti diketahui terlebih dahulu akar permasalahannya.

"Itu kemudian dibentuk naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Nah akademik itu dinilai bersama lalu dibahas ramai-ramai," pungkasnya.