Jumat, 15 Agustus 2025

Pilpres 2024

Jawab Tudingan Sekjen PDIP soal Politik Uang, TKN Prabowo-Gibran: Bernada Provokatif dan Fitnah

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menjawab tudingan soal politik uang yang mengarah kepada pihaknya.

Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman saat tiba di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat jelang pemberian klarifikasi oleh cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, Rabu (3/1/2024). Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menjawab tudingan soal politik uang yang mengarah kepada pihaknya.   

Ia meyakini masyarakat akan memilih calon yang dianggap bisa menjalankan pemerintahan dengan 'bersih'.

"Kami percaya rakyat Indonesia itu memiliki pengalaman dalam menjalani pemilu, sudah berkali-kali."

"Jadi rakyat tahu persis pribadi-pribadi yang membagikan uang itu, biasanya ketika diberi kewenangan, dia harus mengembalikan uangnya," kata Anies kepada wartawan di Sumatra Barat, Rabu (3/1/2024).

Oleh sebab itu, apabila menginginkan pemerintahan yang "bersih", ia mengingatkan agar sebisa mungkin tidak memberi kewenangan pada mereka yang melakukan politik uang.

"Jangan biarkan mereka-mereka yang hari ini menabur uang itu justru diberikan kewenangan, karena mereka nanti harus mengembalikan uangnya," ujarnya.

Ketetapan Bawaslu

Sebelumnya, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah diduga melakukan bagi-bagi uang kepada warga di sebuah gudang milik pengusaha tembakau di Kecamatan Larangan, Pamekasan, Jawa Timur.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan pun mensangkakan tindakan tersebut sebagai politik uang.

Hal tersebut berdasarkan penuturan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Bawaslu Pamekasan, Suryadi, Rabu.

Ia menyebut dalam menghasilkan keputusan ini, Bawaslu Pamekasan melakukan rapat pleno bersama kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

“Orang (maksudnya Gus Miftah), yang bagi-bagi uang di dalam video itu telah melakukan politik uang."

"Pasal yang disangkakan, pasal 523 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tentang money politics,” kata Suryadi dikutip dari TribunJatim.com.

Langkah selanjutnya ialah Bawaslu akan memanggil beberapa pihak yang ada dalam video saat Gus Miftah bagi-bagi uang itu untuk dilakukan klarifikasi.

Mereka yang diperiksa, yaitu Gus Miftah, pemilik gudang, dan orang yang memegang kaus paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Usai melakukan pemeriksaan, pihaknya bakal mengkaji kembali bersama Gakumdu untuk untuk menetapkan apakah kasus bagi-bagi uang itu akan diteruskan ke meja hijau atau dihentikan.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan