Polemik Pembagian Bansos Jelang Pemilu, Kubu Anies & Ganjar Sempat Minta Ditunda Kenapa Kini Setuju?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan penyaluran bantuan sosial alias bansos jelang Pemilu menuai polemik.

Ada yang meminta pemberian bansos ditunda menjelang Pemilu 2024.

Mereka juga meminta pemerintah menghindari politisasi bansos supaya pelaksana pemilu berlangsung jujur dan adil.

Sementara ada pihak lain yang menginginkan pemberian bansos tetap dijalankan dengan alasan program tersebut tidak terkait Pemilu.

Pihak yang meminta pemberian bansos ditunda khawatir hal ini akan menguntungkan capres tertentu, di mana ada putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabumin Raka yang ikut kontestasi.

Berikut ini pernyataan tiga kubu paslon di Pilpres 2024 terkait rencana pemerintah menggelontorkan bansos.

1. Kubu AMIN

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar setuju dengan wacara pembagian bantuan sosial (bansos) didistribusikan usai penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) 2024 selesai.

“Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai pemilu (selesai),” kata Muhaimin usai bertemu dengan nelayan di permukiman kampung nelayan Kali Adem, di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/1/2023).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini berpandangan penundaan pemberian bansos dilakukan untuk mencegah adanya pasangan calon (paslon) tertentu yang memperoleh keuntungan.

Namun, penyaluran bansos tetap harus diberikan setelah seluruh rangkaian pemilihan umum (pemilu) selesai.

Pada saat yang sama, penerima manfaat harus mendapat sosialisasi terlebih dulu guna mencegah adanya kepentingan tertentu di balik penyaluran ini.

“Tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimannya supaya tidak ada yang numpang, untuk supaya tidak ditumpangi kepentingan pemilu,” kata Cak Imin.

Namun, tak sampai 24 jam, Cak Imin meralat pernyataannya terkait penyaluran Bansos selama masa Pemilu 2024.

Cak Imin mengatakan Bansos tetap harus diberikan meski dalam masa Pemilu 2024.

"Saya harus ralat bahwa saya tidak setuju penghentian pemberian bansos ditunda tapi harus tetap dilaksanakan," kata Cak Imin di Kabupaten Bandung dikutip Kamis (4/1/2024).

Menurut dia, bahwa yang ia tolak adalah pemberian Bansos demi kepentingan politik dan paslon tertentu.

"Yang saya tolak adalah apabila pemberian bansos dalam bulan ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, itu yang tidak boleh dilakukan," kata Cak Imin.

2. Ganjar-Mahfud

Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD awalnya mengusulkan supaya pemerintah menunda pembagian bantuan sosial (bansos) sampai dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024 selesai.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan, pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai akan menguntungkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres tertentu.

“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah, tapi presepsi publik seperti itu,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

“Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan sakwasangka,” ucap Pengacara senior itu.

Namun, sama seperti kubu 01, sepekan kemudian, TPN Ganjar-Mahfud lewat Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga setelah Pemilu 2024.

Pasalnya, bansos merupakan salah satu kebijakan yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR RI.

"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) menambahkan, program pro rakyat seperti bansos merupakan program jaring pengaman bagi warga yang masuk dalam kategori rentan dan miskin.

Mereka yang menerimanya terkendala dari sisi ekonomi, utamanya usai pandemi Covid-19. Program bansos, kata dia, juga merupakan karya kerja partai-partai politik termasuk partai pengusung Ganjar-Mahfud.

"Jadi tidak mungkin lah hasil perjuangan kemudian kita minta untuk tidak dilaksanakan. Justru komitmen dari TPN adalah terus mendorong agar program-program pro rakyat itu dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya," beber dia.

TKN: Mensosnya kan dari PDIP?

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H Wibowo merasa heran atas kekhawatiran tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, soal pembagian bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan pemerintah dimasa-masa kampanye Pemilu.

Padahal, kata dia, Menteri Sosial Tri Rismaharini merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).

"Jika tim paslon 03 (Ganjar-Mahfud) khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lah Mensos-nya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Drajad melalui keterangannya pada Kamis, 4 Januari 2024.

Istana: Penyaluran Bansos Tidak Berkaitan dengan Pemilu

Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin.

Program tersebut telah disetujui oleh DPR. Oleh karena itu kata dia Bansos tidak ada hubungannya dengan politik atau Pemilu 2024.

"Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses Pemilu," kata Ari Kamis, (4/1/2023).

Terkait adanya permintaan agar Presiden menghentikan sementara penyaluran Bansos, Ari mengatakan harus dipikirkan kondisi rakyat yang mengalami kesulitan karena naiknya harga kebutuhan pokok.

"Karena tujuan utama  Bansos adalah sebagai bantalan/perlindungan sosial agar masyarakat/keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan "supply chain" yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," katanya.