CEK FAKTA: Anies Sebut Separuh Anggota TNI tak Punya Rumah, Benarkah?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut bahwa separuh dari anggota tentara nasional Indonesia (TNI) tidak memiliki rumah.

Hal ini disampaikannya dalam acara debat capres putaran ketiga di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024) malam.

"Tentara kita separuhnya tidak punya rumah dinas. Sementara menterinya punya lebih 340.000 hektar tanah di republik ini," kata Anies menyinggung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan calon presiden nomor urut 2.

Lantas, apakah data yang diungkapkan Anies itu akurat atau sebenarnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Tribunnews mencoba mengonfirmasi data tersebut ke Kementerian Pertahanan (Kemhan), terkait kebutuhan rumah dinas dan berapa realisasinya.

Kepala Biro Humas Kemhan, Edwin Adrian Sumantha mengatakan rumah dinas TNI hanya diperuntukkan bagi prajurit TNI yang telah berkeluarga.

Baca juga: Pernyataan Anies Soal Kemhan Beli Alutsista Bekas Rp 700 Triliun Keliru, Ini Respons Prabowo

Ia menggarisbawahi bahwa data kebutuhan rumah dinas sendiri sangat dinamis karena ada prajurit TNI yang pensiun dan ada juga prajurit TNI yang menikah.

”Kurang lebih jumlah rumah dinas untuk yang berkeluarga sekitar 350 ribu unit, sedangkan yang belum terealisasi ada sekitar 100 ribu unit,” kata Edwin, Senin (8/1/2023).

Sementara untuk prajurit TNI yang bujangan diberi fasilitas tinggal di mess atau barak.

“Saat ini sisanya masih terus dipenuhi,” kata Edwin.

Dengan demikian, gap antara kebutuhan rumah prajurit saat ini dengan yang telah terealisasi sebesar sekitar 28 persen, jauh dari klaim Anies bahwa “separuh dari anggota TNI tidak punya rumah”.

Yang artinya adalah 50 persen dari jumlah seluruh anggota TNI baik yang sudah dan belum menikah.

Baca juga: Prabowo Tepis Serangan Anies di Debat: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Selain soal rumah, Anies dalam debat itu juga sempat menyinggung mengenai anggaran Kemhan sebesar Rp700 triliun yang menurutnya tidak bisa membuat pertahanan negara maksimal.

Justru kata Anies, anggaran sebesar tersebut digunakan untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.

"Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas, di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas," kata Anies.

Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran Kemhan pada periode 2020-2024 adalah sebesar Rp692,92 triliun.

Namun alokasi anggaran itu tidak hanya ditujukan untuk membeli alutsista bekas seperti yang disampaikan Anies.

Alokasi anggaran sebesar itu juga diperuntukan bagi pembaharuan senjata, kesejahteraan prajurit, riset, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Belanja pegawai Kemhan sendiri memakan anggaran sekitar Rp50 triliun.

Baca juga: CEK FAKTA Anies Kritik Prabowo Anggaran Kemhan Rp700 Triliun Dipakai Beli Alutsista Bekas, Benarkah?

Pada 2024, Kemhan mendapat anggaran Rp139,26 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Angka ini turun 3,46 persen dari tahun 2023 yang sebesar Rp144,26 triliun.

Alokasi anggaran pada tahun 2024 terbesar untuk dukungan manajemen sebesar Rp77,57 triliun.
Kemudian modernisasi alutsista Rp43 triliun, dan kesejahteraan prajurit Rp12,37 triliun.

Lalu ada Rp4 triliun untuk pelaksanaan tugas TNI, riset atau industri atau pendidikan dialokasikan sebesar Rp1,65 triliun.

Pembinaan sumber daya Rp597 miliar, kebijakan dan regulasi Rp24,7 miliar.

Dalam laporan Nota Keuangan APBN 2024, anggaran Kemhan tahun 2024 direncanakan untuk menghasilkan output strategis pada fungsi pertahanan.

Meliputi Operasi militer selain perang (OMSP); Pembangunan rumah dinas prajurit; Pengadaan alutsista; Pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; dan Pembangunan pengadaan sarana prasarana pertahanan.