Minggu, 28 September 2025

Pilpres 2024

Pasang Badan Bela Prabowo, Jokowi Tegaskan Data Pertahanan Tak Bisa Dibuka Layaknya Toko Kelontong

Presiden Jokowi pasang badan membela Prabowo soal data pertahanan, sebut tak semua data pertahanan bisa dibuka seperti toko kelontong.

Penulis: Rifqah
Kolase Tribunnews.com
Kolase foto Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto - Presiden Jokowi pasang badan membela Prabowo soal data pertahanan, sebut tak semua data pertahanan bisa dibuka seperti toko kelontong. 

"Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab, 'tidak bisa dibuka pak'," ucap Ganjar Pranowo.

TKN Bela Prabowo

Berkaitan dengan data pertahanan tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, Prabowo sebagai Menhan tidak akan mau membuka data tersebut yang menjadi rahasia negara.

Pasanya, menurut Nusron, menjaga suatu aspek yang menjadi kerahasiaan negara merupakan suatu tantangan di negara demokrasi seperti Indonesia sebagai bagian dari transparansi.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid saat dijumpai awak media di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023) malam. -Presiden Jokowi pasang badan membela Prabowo soal data pertahanan, sebut tak semua data pertahanan bisa dibuka seperti toko kelontong.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid saat dijumpai awak media di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023) malam. -Presiden Jokowi pasang badan membela Prabowo soal data pertahanan, sebut tak semua data pertahanan bisa dibuka seperti toko kelontong. (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Sementara, strategi pertahanan merupakan bagian dari kerahasiaan negara.

"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia."

"Sebab tidak mungkin data alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," ucap Nusron di Jakarta, Senin (8/1/2024).

"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," kata Nusron.

Nusron mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut, proses di legislatif adalah sebuah solusi.

Dalam hal ini, Kemenhan memiliki mitra kerja yakni Komisi I DPR RI yang bisa menjadi pihak untuk menyampaikan transparansi kinerja tanpa mengenyampingkan kerahasiaan negara.

"Karena itu, proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," kata Nusron.

(Tribunnews.com/Rifqah/Taudik Ismail/Rizki Sandi)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan