Kritikan dari Capres 2024: Prabowo Kritik Kinerja BUMN, Anies soal Pajak, Ganjar soal Alat Kesehatan

TRIBUNNEWS.COM - Dalam kampanye Pilpres 2024, masing-masing calon presiden (capres) memberikan beragam kritikan pada pemerintah, baik itu terkait kebijakan, program, maupun kinerja pemerintah selama ini.

Beragam kritikan tersebut diutarakan para capres dalam kegiatan kampanye mereka masing-masing.

Berikut beragam kritikan yang diutarakan capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam kampanye Pilpres 2024.

1. Anies Kritik soal Penerimaan Pajak, Targetkan Rasio Pajak 13 Hingga 16 Persen pada 2029

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan mengungkapkan pentingnya reformasi pajak demi menunjang pendapatan negara.

Anies pun memberikan target pada 2029 mendatang, rasio pajak di Indonesia bisa mencapai 13-16 persen.

"Nah tax ratio kita yang kita harapkan saat ini 10,4 persen. Kita berharap bisa di tahun 2029 itu mencapai 13 sampai 16 persen angka tax ratio kita."

"Saya rasa ini lebih realistis daripada yang dibahas di debat kemarin," kata Anies dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Lebih lanjut Anies mengungkapkan rencananya dalam melakukan reformasi pajak.

Pertama yakni memperbaiki kelembagaan keuangan negara.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, diperlukan pembentukan badan penerima negara yang berada di bawah presiden langsung, terpisah dari kegiatan treasurer (bendahara).

"Ini dua hal yang berbeda. Treasury (perbendaharaaan) dikelola sendiri, kemudian penerimaan sendiri," ujar Anies.

Baca juga: Relawan Bergerak Door to Door, Gibran Ingatkan Kampanye dengan Sejuk dan Damai

Kemudian yang kedua adalah modernisasi sistem digital, menurut dia, ini sudah harus dikerjakan.

Anies berpendapat, perlu adanya sistem-sistem pengelolaan, di mana di situ akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan.

Lalu, sistem di mana intervensi pribadi itu tidak bisa masuk ke dalam, sehingga dengan begitu semua akan mendapatkan perlakuan adil.

Baca juga: Kampanye di Nganjuk, Ganjar Temui Petani Tebu di Kebun, di Bawah Terik Matahari

"Yang tidak bayar (pajak), lolos. Yang sudah bayar, dikejar-kejar terus. Itu salah satu lubang di dalam sistem kita yang ini harus kita perbaiki bersama," ujar Anies.

Anies juga mengatakan perlu dilakukan proses yang memudahkan dalam pembayaran pajak, jangan justru dipersulit.

Terakhir yang menurut dia tidak kalah penting adalah perluasan tax based. Ini dilakukan melalui fiskal kadaster.

Ia menjelaskan, fiskal kadaster itu adalah semacam sensus ulang, di mana ketika dikerjakan akan memungkinkan untuk bisa mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat.

Baca juga: Kampanye di Bangka Belitung, Prabowo: Saya Tidak Omon-omon, Saya Apa Adanya

2. Prabowo Kritik Kinerja BUMN yang Kerjanya Lamban

Sementara itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengkritik kinerja BUMN yang kerap mematok harga tinggi saat mengikuti tender proyek, tetapi waktu kerjanya lama.

Prabowo bercerita saat menjadi Menteri Pertahanan dan membangun beberapa kampus, rumah sakit dan sekolah unggulan ada sebuah perusahaan BUMN yang pertama kali diundang untuk ikut tender.

BUMN tersebut memasang harga yang sangat tinggi. Dia heran mengapa harga yang dipatok tinggi.

"Ini kok mahal banget? Di swasta harganya sekian persen labih murah, waktu (pengerjaannya) lebih cepat, dan swasta itu kan mau kalau kita kejar-kejar dikit," ujar Prabowo.

Baca juga: Kampanye Hari Ini: Anies dan Cak Imin Hadiri Haul di Jombang, Ganjar Ziarah ke Makam Gus Dur

"Saya sedang bangun tahun ini saja tiga kampus baru. Rencananya delapan kampus dan yang saya undang pertama adalah BUMN."

"Saya enggak sebut BUMN mana, nanti enggak enak," katanya dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Prabowo menilai pimpinan BUMN itu suka semena-mena saat memasang harga.

"Kadang-kadang BUMN ya, maaf saja, kadang-kadang si pimpinan BUMN mungkin keenakan dia dipasang di situ karena ada backing. Ada sponsornya ya kan. Kita sudah lama jadi boleh kan aku bicara apa adanya?" ujar Prabowo.

Baca juga: Kampanye di Bangka Belitung, Prabowo Kutip Peribahasa Air Susu Dibalas Air Tuba

"Saya mau kasih ke BUMN, hanya gimana, waktunya lebih lama, harganya tinggi. Aku kasih ke swasta, jadi itu barang," lanjutnya.

Prabowo pun mengatakan, ini kembali lagi ke kehendak politik. Swasta boleh gabung ke proyek, sama juga dengan BUMN asalkan kata Prabowo kerja mereka benar.

Menurut dia, jika direksi tidak beres kinerjanya, lebih baik langsung dilaporkan ke KPK saja.

Jika di KPK kerjanya masih tidak beres, langsung dilaporkan ke kejaksaan. "Kita persaingan. Competition is good. Silakan kompetisi, efisiensi, transparansi kualitas, silakan," kata Prabowo.

Baca juga: Momen Raffi Ahmad Bareng Zulhas Ikut Kampanye Prabowo di Lampung

3. Ganjar Kritik soal Minimnya Penyediaan Alat Kesehatan

Dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin, Kadin Indonesia, Kamis (11/1/2024), capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo sempat mengritik soal minimnya penyediaan alat kesehatan di Indonesia.

Pasalnya menurut Ganjar, penyediaan alat kesehatan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi dunia kesehatan tanah air.

Ia mengaku memiliki cara mengatasi minimnya bahan baku industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri serta tak bergantung pada produk impor.

Ganjar mengatakan, pengembangan industri kimia dasar harus segera dimulai.

Baca juga: Resmi Merapat ke Prabowo-Gibran, Khofifah Cuti Gubernur dan Fokus Terjun Kampanye Mulai 21 Januari

Karena itu, program nyata yang harus diwujudkan adalah membangun kawasan industri kesehatan untuk menjadi penopang kemandirian Indonesia terhadap industri alkes dan farmasi.

Sayangnya, kawasan industri kesehatan tersebut, belum dilirik.

Padahal, Indonesia memiliki sejumlah potensi. Kebijakan bahan baku farmasi dan alat kesehatan saat ini masih harus dikalahkan dengan kemudahan melalui impor.

"Plasma nutfahnya sudah oke luar biasa, perisetnya sudah ada, siapa yang memungut itu dalam meja pengambilan keputusan. Tidak ada?" tuturnya dalam siaran langsung acara Dialog Capres Bersama Kadin, via YouTube Kadin Indonesia, Kamis (11/1/2024).

Baca juga: Didampingi Zulhas hingga Raffi Ahmad, Prabowo Kampanye Temui Relawan di Lampung

Dia menegaskan, jawaban dari segala polemik di industri farmasi dan alat kesehatan adalah pengembangan research and development (R&D).

Dia bakal mengalokasikan 1 persen untuk R&D Indonesia dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendorong pengembangan bahan baku industri dan alat kesehatan dari dalam negeri.

“Sekarang kita mulai dengan alokasi 1 persen saja untuk riset dan development [pengembangan] Indonesia dari PDB [produk domestik bruto], kita dorong kemudian agar biaya risetnya itu mencukupi. Risetnya sudah, Pak di BRIN," ungkap Ganjar.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Facundo Chrysnha Pradipha/Endra Kurniawan/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.