Pilpres 2024
Ganjar Soroti Peringatan Bawaslu Soal Netralitas Menteri: Mundur Itu Pilihan Paling Bagus
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, para menteri sebaiknya mengambil cuti jika ingin terlibat dalam Pemilu 2024.
Penulis:
Ibriza Fasti Ifhami
Editor:
Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, NGAWI - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, para menteri sebaiknya mengambil cuti jika ingin terlibat dalam Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo merespons Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang mengingatkan sejumlah menteri untuk tidak mempolitisasi program pemerintah yang bertujuan menguntungkan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Cuti harus dilakukan, kata Ganjar, terlebih jika menteri yang bersangkutan adalah anggota partai tertentu.
"Ya menurut saya kalau memang menterinya anggota partai, katakan ya, ada aturannya, cuti terus kemudian bisa terlibat. Tapi kl tidak (terlibat di Pemilu 2024) ya tidak (perlu cuti). Maka saya katakan, biasanya klaim menggunakan kesempatan ini akan terjadi," kata Ganjar, kepada wartawan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).
Bahkan, eks Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, kalau bisa sebaiknya para menteri yang ikut berkontestasi agar mundur dari jabatannya tersebut terlebih dahulu.
Baca juga: Sempat Garap Gerakan Menangkan Ganjar, Ini Setumpuk Bukti Kedekatan Maruarar Sirait dengan Jokowi
"Itulah mengapa sebaiknya cuti atau mundur, mundur itu pilihan yang paling bagus. Karena itu akan menjadi fair," ujarnya.
Lebih lanjut, Ganjar menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan aturan mengenai menteri dan pejabat setingkat menteri hingga wali kota yang maju pilpres tidak harus mundur dari jabatannya.
Terkait hal itu, ia mengatakan, ketika aturan tersebut ditetapkan, tentu di sisi lain ada risiko yang harus diambil dan menjadi konsekuensi nantinya.
Baca juga: Kampanye Hari ke-52: Anies di Jakarta, Prabowo Lepas Kapal RS TNI ke Palestina, Ganjar di Ngawi
"Nah karena kemarin ketentuannya tdk mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko dan di situ diputuskan terjadi," kata Ganjar.
Oleh karena itu, Capres nomor urut 3 itu kemudian menyarankan, para menteri yang bersangkutan agar mundur dari jabatannya, agar tidak menganggu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
"Akhirnya klaim-klaim terjadi, nanti makna pemilu yang luber jurdil pasti akan menjadi pertanyaan. Kualitas demokrasi pasti akan mundur. Masih ada waktu, saya sarankan mundur," ucapnya.
Sementara itu, saat ditanya terkait Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut banyak cuti kampanye hingga berimbas pada tugasnya sebagai Wali Kota Solo banyak terbengkalai. Ganjar mengatakan, hal itu merupakan konsekuensi yang harus diambil, sebagaimana yang telah dijelaskannya.
"Itu kalau konsekuensi tidak mundur. Risikonya diambil," ucap Ganjar.
Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan untuk tidak mempolitisasi program pemerintah yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.