Konglomerat Ramai-ramai Dukung Prabowo, Jubir: Wajar Karena Anies Mau Tambah Pajak 100 Orang Terkaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar 100 lebih relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyatakan dukungannya untuk pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024.

Pernyataan itu diwakili Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir.

Boy megatakan bahwa kalangan penyumbang 1/3 perekonomian Indonesia itu siap membantu memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua itu dalam sekali putaran.

“Walaupun kami jumlahnya sedikit tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini,” kata Boy Thohir di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/01/2024) malam.

Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Surya Tjandra, melihat bentuk dukungan itu sebagai sesuatu hal yang wajar dalam konteks kepentingan bisnis para tokoh relawan itu.

Baca juga: Dikunjungi Fery Farhati, Maestro Keroncong Waldjinah Titip Batik Wahyu Tumurun untuk Anies Baswedan

Menurutnya, rencana program “mengejar pajak” 100 orang terkaya di Indonesia yang digaungkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Anies-Muhaimin (AMIN) mungkin membuat orang-orang tersebut berpikir pragmatis mencari aman bagi keberlangsungan bisnisnya.

"Ya wajarlah kan sama Pak Anies malah mau dipajakin tuh 100 orang terkaya. Gimana mereka gak kabur dukung Prabowo yang lebih pilih mau pajakin UKM,” ujar Surya dalam konfirmasinya, Selasa (23/01/2024).

Surya menyebutkan bahwa persoalan mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia itu merupakan orientasi pemikiran keadilan yang digaungkan pasangan AMIN.

Surya mengutip pernyataan Anies Baswedan bahwa acuan rumus perpajakan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat itu adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar.

“Sementara sebelumnya, saya ingat ada salah satu wakil ketua tim pemenangan Prabowo-Gibran sempat menyebutkan akan melakukan ekstensifikasi perpajakan dengan menerapkan pajak bagi usaha kecil menengah (UKM) pada Desember tahun lalu. Yang kemudian saya dengar direvisi anggota lainnya dengan membebaskan pada tiga tahun pertama dulu, baru dipajakin setelahnya”, ujarnya.

Dari sini, sambung Surya, justru bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap keberpihakan para pasangan capres-cawapres terkait keadilan sistem perpajakan bagi masyarakat Indonesia.

“Kan jadi semakin jelas sikap keberpihakan para pasangan dalam konteks prinsip keadilan pajak bagi warga negara Indonesia. Publik jadi tahu kan oh Pak Pabowo ternyata lebih pro kepada segelintir konglomerat, dan Pak Anies lebih peduli kepada kalangan UKM yang jauh lebih banyak di Indonesia saat ini dan ke depannya,” tutup Surya.