Fakta-fakta Mahfud Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Kata Presiden Jokowi hingga Respons Kubu Lawan

Mahfud yang menyatakan bakal mengundurkan diri dari jabatannya itu, ternyata sudah memberi kode saat debat cawapres kedua pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, Mahfud menyinggung soal pernyataan penutupnya pada perhelatan debat cawapres tersebut.

"Kalau Anda cermat pada penutupan debat kemarin saya mengucapkan sebuah pernyataan."

"Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,6  tahun sebagai Menkopolhukam," kata Mahfud, Selasa.

Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga meyakini, Presiden Jokowi punya niat baik untuk rakyat, ketika mengangkat dirinya sebagai Menkopolhukam.

"Dan saya membantunya. Dan sekarang pun saya bersedia dengan Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Mas Ganjar adalah calon presiden pilihan rakyat," tegasnya.

Ganjar Pranowo yang Sarankan Mahfud Mundur

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan Mahfud agar mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam demi menghindari konflik kepentikan di Pilpres 2024.

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Ganjar merespon akun X Kemhan yang mengunggah unggahan tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.

"Beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kerja tapi di sana kampanye."

"Rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu," kata Ganjar, usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

Menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud.

Sehingga, Ganjar menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah."

"Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair," tandas Ganjar.

Dipuji TB Hasanuddin

Mengenai rencana Mahfud mundur sebagai Menko Polhukam itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengapresiasi hal tersebut.