Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Timnas AMIN Ibaratkan Wasit Merangkap Pemain

Oleh sebab itu, dia merasa tidak masalah dengan pernyataan Presiden Jokowi. Pasalnya, Indonesia mempunyai aturan ketat terkait hal ini.

"Negara kita sudah punya aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang dia dukung," sambungnya.

Guna menegakkan aturan tersebut, Indonesia memiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bahkan kinerja Bawaslu pun diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

"Intinya kita tidak perlu khawatir apabila presiden menggunakan haknya untuk mendukung salah satu paslon karena ada aturan berlapis yang jelas dan ada lembaga penegak hukum yang jelas untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.

Dukungan ke Prabowo-Gibran

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menyebut pernyataan Jokowi makin memperjelas bahwa presiden mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024.

"Jadi saya melihat imbas pernyataan Jokowi, Pak Jokowi sangat jelas kelihatannya makin hari makin clear (jelas) ke Prabowo-Gibran," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Rabu.

Menurutnya, keberpihakan Jokowi sudah terlihat sejak awal di mana Gibran yang notabene merupakan putra sulungnya dipinang oleh Prabowo untuk maju ke Pemilu 2024.

Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda haluan dengan PDIP, partai di mana Jokowi meniti karier politiknya selama ini.

"Keberpihakan sudah sangat jelas semenjak Gibran dijadikan cawapres sudah pasti Jokowi ke pasangan 02 Prabowo-Gibran, makanya dia berbeda haluan, beda kubu dengan PDIP partainya sendiri," ungkap Ujang.

Bagaimanapun, dia menilai dukungan yang makin nyata ini akan menguntungkan Prabowo-Gibran.

Alasannya karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi masih terbilang tinggi.

"Dan itu menguntungkan Prabowo-Gibran karena tingkat kepuasan Jokowi masih tinggi di mata publik," pungkas Ujang.

Sebelumnya, Jokowi telah buka suara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau parpol.

Merespons pandangan itu, Presiden ke-7 Indonesia itu menyebut setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.