Rencana Mahfud MD Mundur Sebagai Menko Polhukam Juga Dibahas di Internal TPN, Begini Ceritanya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam karena hal tersebut merupakan kesepakatannya dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sejak awal.

Di hari yang sama pada tempat dan acara berbeda, sore harinya calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo mengatakan telah menyarankan Mahfud mundur dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan.

Namun demikian Mahfud menyatakan masih menunggu momentum yang tepat terkait hal tersebut.

Ia mengungkapkan setidaknya tiga alasan mengapa ia belum mundur dari jabatannya sampai saat ini.

Tiga alasan itu yakni aturan tidak melarangnya untuk tetap dalam jabatannya, ingin memberi contoh tidak menggunakan fasilitas negara, dan menunggu strategi dari partai pengusung melalui Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Jawaban tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan seorang anak muda yang hadir dalam acara Tabrak, Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) kemarin.

Lantas, bagaimana proses diskusi perihal rencana tersebut di internal TPN? Siapa saja yang mengusulkan untuk mundur? Dan apa keputusan rapat terkait rencana itu? Dan seberapa sering hal itu dibahas dalam rapat?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Tribunnews.com mencoba menghubungi Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud M Choirul Anam yang menyatakan turut serta membahas hal itu dalam rapat.

Baca juga: Harta Kekayaan Mahfud MD Bertambah Rp 3,7 Miliar Selama 4,5 Tahun Jadi Menko Polhukam

Anam kemudian menceritakan di dalam internal TPN Ganjar-Mahfud terdapat dua suara.

Pertama, mereka yang menyarankan Mahfud harus bertahan dalam jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Kedua, mereka yang menyarankan Mahfud mundur dari jabatannya.

Mereka yang menyarankan Mahfud tetap bertahan, kata Anam, berpandangan dengan demikian Mahfud bisa mencegah potensi kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 melalui kewenangannya mengkoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga.

Selain itu, sebagaimana yang dikatakan Mahfud, mereka memandang Mahfud bisa menjadi contoh pejabat negara yang tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye atau kepentingan politiknya sendiri.

Akan tetapi Anam tidak menyebut siapa saja sosok-sosok yang menyarankan demikian.

Sementara itu, kata dia, mereka yang menyarankan Mahfud mundur, alasannya antara lain adalah untuk menjaga moral publik.

Selain itu, kata dia, juga agar dalam menjalankan kerja-kerja pemilu di lapangan, Mahfud bisa lebih efektif mengingat ia tak bisa berkampanye saat menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam.

Mereka yang menyarankan demikian, kata Anam, satu di antaranya adalah dirinya.

Namun menurutnya, ada juga orang lain yang menyarankan hal demikian saat diskusi.

Meski sempat ada perbedaan pandangan terkait hal tersebut di internal TPN, namun demikian kedua kelompok memiliki satu irisan pada menjunjung prinsip keadilan atau fairness.

Dalam diskusi, kata dia, salah satu hal yang mengemuka adalah pemilu dipandang tidak hanya penting untuk memenangkan salah satu paslon.

Forum, kata dia, memandang pemilu penting untuk memastikan bahwa arah demokrasi di Indonesia sehat dan tanpa kecurangan sehingga siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mendapatkan legitimasi secara hukum maupun secara moral.

"Diputuskan waktu itu, (Mahfud) tetap berada di dalam (pemerintahan) dengan tetap menggunakan kewenangan sebagai lembaga koordinatif untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu fair, tidak ada yang curang, tidak ada menggunakan aparat penyelenggara negara untuk kepentingan pemenangan. Itu dalam diskusinya," kata Anam ketika dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (23/1/2024) malam.

Anam menjelaskan soal mundur atau tidaknya Mahfud dari jabatannya tidak terlalu sering dibahas di internal TPN.

Menurutnya rapat-rapat di internal TPN lebih sering membahas strategi, isu, dan dinamika situasi pemilu ketimbang mundur atau tidaknya Mahfud.

"Lebih intensif ngomong strategi, isu, dan perkembangan situasi pelaksanaan pemilu daripada ngomong mundur dan tidak mundur," kata Anam.

Lalu kapan momentum yang dinilai tepat untuk Mahfud mundur dari jabatannya?

Terkait itu, Anam mengatakan momentum yang dimaksud Mahfud bukan soal tanggal.

Momentum yang dimaksud Mahfud, menurutnya, adalah soal kejadian tertentu dan nilai tertentu yang ingin diusung Mahfud.

"Karena mundur ini bagian dari itu, sikap fairness (keadilan) itu. Sikap menyatakan bahwa politik pemilu di Indonesia itu harus dijalankan secara baik, tidak curang. Karena ini untuk kepentingan, tidak hanya kepentingan para paslon tapi juga untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan," kata dia.

"Kalau tadi sudah dibuka ini tinggal nunggu momentum, itu artinya seperti yang saya katakan bahwa kami selalu juga melihat dinamika yang ada di luar sana bagaimana penyelenggaraan pemilu itu fair (adil) atau tidak, ada kecurangan atau tidak, dan manfaat dan mudorotnya Prof Mahfud ada di dalam," sambung dia.

Isyarat Untuk Penyelenggara Pemilu

Menurut Anam, apa yang disampaikan Ganjar dan Mahfud bisa dimaknai sebagai isyarat atau sinyal kepada penyelenggara pemilu bahwa perlunya ada perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu saat ini sehingga menjadi lebih adil.

Di satu sisi, hal itu bisa dimaknai bahwa pemilu yang sedang berjalan ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja.

"Ketika mengatakan menunggu momentum, ya orang juga boleh menafsirkan kalau tidak baik-baik saja. Sinyal itu harus ditangkap oleh penyelenggara pemilu," kata dia.

Ia pun menyoroti hal tersebut dengan mengambil contoh dari pelaksaan debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua cawapres pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, menurutnya ada cawapres tertentu yang melanggar aturan dengan misalnya tidak berada di podium atau menggunakan istilah tertentu tanpa menjelaskannya.

Ketika diminta moderator untuk menjelaskannya, lanjut dia, cawapres tersebut justru "melawan".

Pelanggaran sepele tersebut, kata Anam, pun turut dibiarkan tanpa sanksi meski disakdikan oleh masyarakat luas melalui televisi.

"Kalau aturan yang terendah seperti itu, maksudnya yang dampaknya itu bagi banyak orang juga dianggap kecil, tapi itu dilanggar oleh seorang calon, dan tidak ada sanksi, itu kan membuktikan tidak baik-baik saja. Misalanya begitu. Belum lagi yang terjadi di bawah," kata dia.

3 Alasan Mahfud Bertahan

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dari peserta acara Tabrak Prof! di Semarang Jawa Tengah terkait sikapnya sebagai cawapres sekaligus Menko Polhukam RI di tengah indikasi-indikasi kecurangan.

Pertanyaan tersebut juga terkait dengan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang mengaku telah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menegaskan, pernyataan yang disampaikan Ganjar tersebut adalah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar.

Kesepakatan tersebut, kata Mahfud, yakni pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menko Polhukam.

Mahfud menjelaskan bahwa isyarat terkait rencana pengunduran dirinya tersebut sudah disampaikan saat debat kedua calon wakil presiden atau debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, kata Mahfud, dirinya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

Saat itu, kata Mahfud, dirinya percaya Jokowi memiliki niat yang baik untuk rakyat.

Lantas, setelah mengucapkan terima kasih ia menyatakan akan melanjutkan tugasnya dengan Ganjar yang dinilainya sebagai calon presiden yang pro rakyat.

Ia kemudian mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini belum mundur sebagai Menko Polhukam.

Pertama, kata dia, aturan tidak melarang Mahfud untuk tetap pada jabatannya sekaligus menjadi cawapres.

"Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak," kata dia saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di kanal Youtube resmi Mahfud MD.

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," sambung dia.

Selain itu, ia pun telah meminta kepada pejabat pemerintah daerah yang kenal baik dengannya untuk tidak menjemputnya atau melayaninya ketika berkunjung ke daerah.

Hal tersebut, kata dia, dilakukannya karena tidak mau menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas kepemerintahan.

Mahfud pun mengaku banyak kolega yang telah ia promosikan baik menjadi Pangdam, Plt Gubernur, maupun Penjabat Bupati atau Walikota.

Namun, ia meminta stafnya untuk tidak menghubungi mereka untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamunya ketika datang ke daerah mereka.

Mahfud mengaku merasa kasihan apabila mereka kemudian dipecat jika menghubunginya.

Karena menurutnya, terdapat fenomenanya di mana pejabat yang dekat-dekat dengan lawan politik akan dipersulit, dipindah, atau dinaikan tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan sebagainya.

Akan tetapi, ternyata menurutnya situasinya tidak berimbang karena pihak lain tampak menggunakan jabatan baik dengan dijemput, diantar, dan sebagainya.

"Malah yang terakhir ini, menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Ya kan? Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada satu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi," kata dia.

"Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula, saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas saya bersama Ganjar Pranowo," sambung dia.

Selain itu, kata Mahfud, ia belum mundur sebagai Menko Polhukam karena terkait dengan strategi partai pengusung melalui TPN.

"Juga menunggu, karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu. Tidak bisa colong playu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tetapi tidak bisa juga kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya," kata dia.

"Agar saya tidak lebih terikat, dan agar yang lain tahu, kalau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat-pejabat politik," kata dia.

Sebelumnya, sempat berhembus kabar Mahfud akan mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada hari ini Selasa (23/1/2024).

Kabar tersebut beredar di sejumlah grup Whats App wartawan menjelang malam.