Airlangga soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak dan Kampanye: Hak Konstitusional

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, CIREBON - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden diperbolehkan memihak dan berkampanye dalam Pilpres 2024.

Menurut Aitlangga, memihak calon atau partai politik tertentu dalam pemilu bagi seorang presiden adalah hak konstitusional. 

Airlangga mengatakan presiden juga warga negara yang punya hak memilih dan dipilih.

"Ya pertama hak konstitusional dari bapak presiden dan juga warga negara untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih. Jadi itu adalah hak konstitusional," kata Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024).

Keaktifan seorang pejabat negara di partai politik, dikatakan Airlangga, bukan hal yang dilarang. 

Beberapa presiden RI di masa lalu, dikatakan Airlangga, juga merupakan pimpinan parpol.

Mereka antara lain Presiden Pertama RI Ir Soekarno beradal dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Presiden Ke-2 RI dari Partai Golkar. 

"Ibu Megawati (Soekarnoputri, Presiden Ke-5 RI) dengan PDI-P, Pak BJ Habibie (Presiden Ke-3 RI) Golkar, kemudian (Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid) Gusdur PKB, kemudian Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) Demokrat. Jadi itu sesuatu yang dibolehkan berdasarkan konstitusi," tandasnya.

Sebagimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Baca juga: Cak Imin Sedih Dengar Pernyataan Jokowi Presiden Boleh Kampanye

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.