Kamis, 21 Agustus 2025

Pilpres 2024

Istana Sebut Pernyataan Jokowi soal Boleh Memihak dan Berkampanye Banyak Disalahartikan

Presiden Jokowi menjelaskan mengenai aturan main dalam berdemokrasi bagi Menteri maupun Presiden.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Kompas TV
Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di sela penyerahan pesawat Hercules TNI di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Rabu (24/1/2024). /Foto: Tangkapan Layar 

Selain itu Ari mengatakan dalam sejarah Pemilu setelah reformasi, Presiden Presiden sebelumnya juga memiliki referensi politik. Bahkan mereka ikut berkampanye.

"Presiden-preauden sebelumnya, mulai Presiden ke 5 dan ke 6, yang juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya dan ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya," katanya.

Pandangan Jokowi

Presiden Jokowi menyatakan pandangannya bahwa setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

Jokowi mengatakan sebagai pejabat boleh berkampanye, termasuk Presiden.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh,” imbuhnya.

Menurut Presiden, hal yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

“Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ungkapnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan