Prabowo Sentil Pihak yang Menjelek-jelekkan Food Estate: Saya Khawatir Itu Antek Asing

Pemerintah diketahui mengalokasikan dana sebesar Rp108,8 triliun untuk membangun food estate di Provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Namun, program ini mendapat kritik dari sejumlah pihak karena dinilai gagal. 

Termasuk di antaranya, ada calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor 3 Mahfud MD. 

Kritik itu kerap disampaikan keduannya dalam beberapa kesempatan, termasuk saat debat cawapres beberapa waktu lalu. 

Menurut Cak Imin, proyek itu memberikan dampak negatif, di antaranya mengabaikan petani, menghasilkan konflik agraria, hingga merusak lingkungan.

Dengan dampak tersebut, Cak Imin pun menilai proyek food estate seharusnya dihentikan. 

"Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita, ini harus dihentikan," kata Cak Imin saat debat. 

Cak Imin menekankan bahwa kebijakan nasional harus berpihak pada keadilan bukan justru timpang. 

Ketua Umum PKB itu bahkan berkomitmen akan menghapus program food estate jika terpilih jadi wakil presiden. 

Sependapat dengan Cak Imin, Mahfud MD juga menyebut bahwa program food estate justru merugikan negara. 

"Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud dalam debat cawapres. 

Mahfud mengaku tidak melihat pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

Istana: Evaluasi dan Perbaikan Terus Berjalan

Sementara itu, pihak Istana mengaku tak setuju jika proyek food estate disebut gagal. 

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan implementasi program food estate ini hanya perlu dievaluasi.

"Iya (tidak gagal), tapi dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan," kata Ari di Istana Negara Jakarta, Senin (22/1/2024).