Anies Singgung Bansos Diberikan Bukan untuk Kepentingan Pemberi, Sindir Jokowi?

TRIBUNNEWS.COM - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung soal pemberian bantuan sosial (bansos) dalam debat capres terakhir yang digelar pada Minggu (4/2/2024) di Jakarta Convention Center (JCC).

Anies mengungkapkan pengadaan bansos seharusnya diberikan lantaran memang dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan demi kepentingan pemberi.

Namun, Anies tidak membeberkan siapa sosok pemberi yang dimaksud.

“Bila membutuhkan bansos yang sesuai kebutuhannya, bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi kepentingan yang diberi,” katanya.

Lebih lanjut, Anies berbicara tentang keadilan yang belum dirasakan oleh masyarakat akibat ketimpangan yang terjadi.

Dalam visi-misinya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin mewujudkan bangsa yang sehat, cerdas, hingga berbudaya.

Anies pun turut mengutip pepatah Jawa yang bermakna siapa pun yang berusaha, pasti akan mendapat kemuliaan.

Namun, dia menegaskan hal tersebut dapat terjadi jika kesempatan yang diperoleh masyarakat sama.

“Kita menyaksikan banyak orang memiliki prinsip “sopo wani rekoso bakal nggayuh mulya” (siapa pun bersungguh-sungguh dalam usahanya, pasti meraih kemuliaan).

“Tapi jika kesempatannya ada. Jika kesempatannya tidak ada, pasti akan frustrasi."

Baca juga: Soroti Ketimpangan di Era Pemerintahan Jokowi, Anies Sebut Segelintir Elite Kuasai Perekonomian RI

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan gencar mengeluarkan kebijakan bansos bagi masyarakat.

Terbaru, dia mengeluarkan kebijakan BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan jumlah Rp600 ribu untuk tiga bulan pada Februari 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program ini menggantikan program BLT El Nino yang disalurkan pada akhir 2023 dan akan diberikan kepada 18,8 juta penerima untuk periode Januari-Maret 2024.

“3 bulan pertama nanti diberikan, nanti sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” katanya dalam konferensi pers pada Senin (29/1/2024) lalu.

Selain BLT Mitigasi Risiko Pangan, Airlangga juga menyebut pemerintah turut menyalurkan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras hingga Juni 2024.

Dia mengatakan program ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi.

Di sisi lain, program bansos semacam ini menimbulkan berbagai kecurigaan lantaran disalurkan menjelang Pemilu 2024.

Banyak pihak menduga penyaluran bansos demi mendongkrak elektabilitas paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi Bantah Bansos untuk Kepentingan Politik

Dilansir laman Setkab, Jokowi membantah bahwa bansos yang disalurkan tersebut untuk kepentingan politik.

Dia menegaskan bahwa bansos diberikan kepada masyarakat untuk memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir seluruh negara.

“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja,” katanya pada Jumat (2/2/2024).

Jokowi juga mengungkapkan bansos yang diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat khususnya bagi warga kurang mampu.

Baca juga: Anies Baswedan : Sah-sah Saja Akademisi Bicarakan Soal Kondisi Politik Indonesia

DIa menjelaskan fenomena iklim El Nino menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia,

“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” katanya.

Jokowi juga mengungkapkan pemberian bansos ini telah disetujui oleh DPR.

“Semuanya sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri.”

“Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Reza Deni)

Artikel lain terkait Pilpres 2024