Pandangan Anies, Prabowo, dan Ganjar tentang Penyandang Disabilitas pada Debat Capres Terakhir

TRIBUNNEWS.COM - Pertanyaan tentang disabilitas muncul pada debat capres terakhir atau debat kelima Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).

Diketahui, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat capres dengan tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan inklusi.

Pertanyaan tentang disabilitas muncul pada segmen ketiga debat capres untuk capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Pertanyaannya ialah apa komitmen pasangan calon (paslon) dalam pemberian konsensi dan penyediaan data penyandang disabilitas.

Apa yang disampaikan Prabowo kemudian mendapat tanggapan dari Ganjar dan Anies.

Prabowo

Prabowo mengatakan komitmen dalam mensejahterakan disabilitas di Indonesia sudah dirinya lakukan sejak dulu, termasuk dirinya mengatakan telah mensponsori undang-undang (UU) disabilitas, dan mendorong UU tersebut lolos di DPR RI.

"Kami berkomitmen bahwa kita harus memberi pendidikan khusus untuk mereka," katanya dikutip dari tayangan YouTube KPU RI.

Prabowo mengatakan selama ini dirinya telah mengirim tim-tim olahraga (khusus disabilitas) untuk olimpiade disabilitas.

Prabowo juga mengatakan bahwa negara perlu berkomitmen terhadap kaum disabilitas, termasuk merekrut mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan.

"Saya juga kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mencari teknologi yang membantu kaum disabilitas antara lain untuk membantu mereka yang penglihatannya berkurang, dengan teknologi-teknologi baru, sehingga membantu mereka bisa hidup mandiri dan bekerja hampir mendekati orang-orang normal," lanjutnya.

Baca juga: Akhiri Debat Capres, Anies Janjikan Kesetaraan, Prabowo Minta Maaf, Ganjar Singgung Pesan Jokowi

Ganjar 

Sementara itu, Ganjar Pranowo berbicara tentang pentingnya warga penyandang disabilitas dihadirkan dalam perencanaan pembangunan.

Menurutnya, negara harus hadir dan tidak boleh alpa terkait dengan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas.

Kedua kata dia, pemerintah harus menyiapkan data dengan baik. Ia mengklaim solusi KTP Sakti miliknya bisa mengakomodir hal ini.

"Kenapa kami pakai KTP Sakti? Satu KTP saja kita bisa profiling semuanya termasuk disabilitas. Maka kalaulah satu data Indonesia lalu kita cropping terkait dengan disabilitas, maka perlakuan kita bisa kita berikan apa pun untuk mereka," kata dia.

"Termasuk, saya mau cerita pengalaman saja, ketika merencanakan pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat," sambung dia.

Dengan begitu, menurutnya semua pihak akan mendengarkan apa kebutuhan para penyandang disabilitas. 

Kemudian, hal tersebut akan menjelma menjadi kebijakan publik.

"Sehingga no one left behind (tidak ada yang tertinggal) ini diberikan dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan," kata dia.

Anies

Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan perlu data komprehensif tentang penyandang disabilitas.

Ia juga mengatakan penyandang disabilitas jangan hanya dipandang melalui sudut pandang charity.

"Data ini diperlukan komprehensif. Kita harus tahu berapa, di mana penyandang disabilitas, dan disabilitasnya apa."

"Kita harus bisa melihat dan membantu penyandang disabilitas bukan charity, tapi pemenuhan hak asasinya dan tanggungjawab negara," ungkap Anies.

Anies menyebut perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah serta Dasawisma PKK untuk mendata penyandang disabilitas.

"Selalu alokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia sekolah, sekolahnya harus dimodifikasi, maka dinas harus punya anggaran. Siapkan datanya, siapkan anggarannya," ujar Anies.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Garudea Prabawati, Gita Irawan)