Megawati Lawan Dua Jenderal, Kritik Netralitas TNI, Polri, ASN di Pemilu 2024

Dudung lantas berharap, Megawati mestinya juga bisa menyampaikan pesan netral itu kepada Badan Intelejen Nasional (BIN).

"Kemarin gak dibilang juga kok, BIN-nya kok netral. Harusnya bilang juga dong BIN juga netral," ujar Dudung.

Menurut Dudung, netralitas di BIN juga harus ditegaskan. Dia menyinggung itu karena sempat ramainya isu temuan pakta integritas yang diduga ditandatangani Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

"Kan sudah ada kenyataan yang di Papua tuh. Yang pernyataan beredar di media," tutur Dudung.

Dia menuturkan dugaan BIN itu sudah mencuat sehingga mestinya Megawati juga menaruh perhatian.

Jenderal  Maruli

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pihaknya sudah cukup tegas dalam menyikapi prajurit yang bermasalah atau melanggar aturan terkait Pemilu 2024.

Mantan Komandan Paspampres ini menyatakan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media perihal sindiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI/Polri di Pemilu 2024.

"Saya pikir yang kita lakukan kemarin ada beberapa yang sudah kita langsung panggil yang sebetulnya sudah menunjukkan bahwa kita itu cukup tegas untuk masalah pilpres ini," kata Maruli usai acara Perayaan Natal di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Senin (5/2/2024).

Maruli lalu mencontohkan ketika TNI menangani masalah di Sorong.

Di mana beberapa waktu lalu  viral dokumen pakta integritas antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan akibat kasus itu  yang bersangkutan langsung ditarik ke Mabes TNI AD dan diinterogasi perihal duduk perkara yang sebenarnya.

"Ya kan waktu itu di Sorong. Itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kita tarik, kita tanya - tanya, bagaimana sebetulnya kejadian tersebut dan lagi dalam proses," kata Maruli.

Ancaman Megawati

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri dalam urusan Pemilu 2024.

Hal ini dikatakan saat berorasi di acara Hajatan Rakyat dan Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 03, Ganjar-Mahfud di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku," kata Megawati.