Megawati Buka-bukaan soal Menteri PDIP Tidak Mundur dari Kabinet Jokowi, Singgung Etika dan Moral

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri buka-bukaan terkait menteri PDIP tidak mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikannya dalam wawancara eksklusif di program ROSI yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Kamis (8/2/2024).

Megawati mengungkapkan alasan menteri dari partainya tidak mundur dari kabinet Jokowi lantaran dirinya selalu mengajarkan soal etika dalam berpolitik.

Dia menegaskan agar kader PDIP tidak hanya mencari kekuasaan dan seenaknya sendiri untuk mundur sewaktu-waktu.

“Bagi saya, itu (menteri PDIP tidak mundur) adalah etika, etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik.”

“Eh, ndak bisa lho, kamu asal masuk terus kamu cuma mencari kedudukan saja, no. Ada displinnya, itu etika. Ada moralnya, nggak boleh berantem kamu satu sama lain,” beber Megawati.

Lalu, dia mengatakan, ketika memang kader dari partainya yang menjadi menteri Jokowi mundur, maka dirinya khawatir akan terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan hingga bangsa.

“Please, pikir. Ganti orang itu gampang, lima menit terus sumpah jabatan, selesai. Tapi, dari sisi pengalaman saya, kalau jadi perubahan itu, kalau enam bulan, dia sudah mampu dan tahu fragmentasi dan lain sebagainya, it’s okay,” tuturnya.

“Yang bahaya bukanya apa, kan bangsa dan negara. Apa nggak begini (tidak stabil),” jelasnya.

Baca juga: Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Banyuwangi Diguyur Hujan, Megawati: Berkah Allah, Satyam Eva Jayate

Megawati juga mengungkapkan bahwa alasannya tidak meminta kader partainya mundur menjadi menteri bukan semata-mata membantu Jokowi tetapi membantu institusi kepresidenan itu sendiri.

Dia lalu mengingatkan bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan dua hal yaitu tata negara dan tata pemerintahan.

“Karena presiden itu banyak orang mikir kan, presiden itu institusi. Kita suka lupa republik ini dibuat dengan dua hal yaitu ketatanegaraan dan ketatapemerintahan,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar isu bahwa menteri dari PDIP bakal mundur dari kabinet Jokowi ketika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo pada akhir tahun lalu.

Pada saat itu, Mensesneg, Pratikno pun menampik isu tersebut.

Kemudian, peristiwa serupa kembali terjadi pada akhir Januari lalu dan langsung dibantah oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan Megawati menolak permintaan menteri dari PDIP untuk mengundurkan diri dari kabinet Jokowi lantaran dinilai bisa memicu gejolak politik.

“Ada menteri dari kader PDIP meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan,” kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat pada 23 Januari 2024 lalu dikutip dari Kompas.com.

Hasto mengungkapkan, sejumlah kader PDIP yang berada di kabinet Jokowi meminta untuk mundur dengan alasan melihat situasi politik yang sedang kurang baik.

Khususnya, setelah Gibran mulus untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto pasca terbantu lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

“Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting,” tuturnya.

hasto kemballi menegaskan pernyataan Megawati yang meminta para menteri PDIP untuk tetap memikirkan rakyat ketimbang politik khususnya yang terjadi saat Pemilu 2024.

“Karena ujung-ujungnya kan rakyat, Pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap 5 tahun. Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat yang diutamakan,” tuturnya.

Sebagai informasi, ada empat menteri kabinet Jokowi yang berasal dari PDIP yaitu Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com)

Artikel lain terkait Pilpres 2024