Hasto: Film Dirty Vote Gambarkan Tekanan Dialami Ganjar-Mahfud dan PDIP, Tak Nyangka Jokowi Berubah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa Film Dirty Vote yang sedang ramai diperbincangkan saat ini menyuarakan kebenaran dinamika politik di lapangan.

Dia menilai, film ini merupakan kritik terhadap Presiden dan penyelenggara pemilu dengan harapan agar Pemilu demokratis dan jurdil dapat diwujudkan.

“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa," kata Hasto kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

Diketahui, dari film tersebut nampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di Mahmakah Konstitusi (MK), keberpihakan penguasa istana terhadap Prabowo-Gibran melalui penunjukkan PJ Kepala daerah yang ditempatkan sebagai hak prerogatif presiden.

Baca juga: Respons Cak Imin Soal Film Dokumenter Dirty Vote: Hasil Pemilu Tidak Legitimasi Kalau Curang

Serta, melupakan proses yang seharusnya demokratis; tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI/POLRI yang seharusnya bertindak netral hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos.

Hasto pun menduga, desain kecurangan Pemilu pendeknya dilakukan dari hulu-hilir.

“Berbagai fakta yang diuangkapkan dalam film Dirty Vote mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan. Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu. Menempatkan kekuasaan di atas segalanya," ungkap Sekretaris TPN ini.

"Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud," sambungnya.

Politisi asal Yogyakarta ini meyakini bahwa PDI Perjuangan percaya, bahwa Pemilu itu mengandung kesakralan karena suara rakyat adalah suara Tuhan.

“Pemilu secara otomatis akan berjalan damai apabila kecurangan sirna. Karena itulah bagi siapapun yang melakukan manipulasi Pemilu, dan mengerahkan seluruh elemen kekuasaan untuk kecurangan masif, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Satyam Eva Jayate (Kebenaran Pasti Menang)," pungkas Hasto.

Diketahui, Koalisi Masyarakt Sipil baru saja merilis film dokumenter Dirty Vote. Sutradara Dandhy Laksono mengungkap alasan film ini dirilis dimasa tenang pemilu.

Dirty Vote diketahui tayang mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal Youtube.

Ia menyebut, karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu.

Diharapkan di tiga hari krusial menuju hari H pencoblosan, film ini memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara." ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (12/2).

Dandhy mengungkap, berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO.

Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira mengatakan, dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowd funding, sumbangan individu dan lembaga.

“Biayanya patungan. Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” kata Joni.

20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Film ini dibintangi oleh Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Dalam film ini ketiganya mencoba mengulik sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu sekalipun menabrak tatanan demokrasi.

Koalisi masyarakat sipil mengatakan, penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.