PDIP Ingatkan KPU dan Bawaslu soal Azab bila Berani Main-main dengan Suara Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - PDIP kembali bersuara terkait penghitungan suara Pilpres 2024.

Kali ini, Politisi PDIP Aria Bima memberi peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam jumpa pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Aria mengatakan KPU dan Bawaslu bisa terkena azab bila berani mempermainkan suara rakyat.

Pernyataan Aria itu merupakan buntut dari munculnya dugaan kecurangan perhitungan suara melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurut Aria, rakyat memiliki hak untuk mengetahui secara rinci perhitungan suara dalam Pilpres 2024.

"Yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab. Yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa. Vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan)," ucap Aria, Jumat (16/2/2024).

Aria memastikan, kubu Ganjar-Mahfud akan terus mengawal perhitungan suara untuk menghindari terjadinya kecurangan.

Ia berharap, KPU dan Bawaslu tidak menjadi jembatan terjadinya kecurangan dalam Pemilu.

"Teman-teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU, buka sekarang, yang main-main, nasib karirnya habis," ujar Aria.

"Secara fisik ada yang mati, karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan tuhan. Jangan dimain-mainkan," lanjutnya.

Sebelumnya, PDIP juga telah membuka peluang menjadi oposisi jika paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memenangkan Pilpres 2024.

Baca juga: Dugaan Timnas AMIN: Algoritma IT KPU Telah Diatur untuk Menangkan Pasangan Capres Tertentu

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, ketika ditemui Rabu (14/2/2024) lalu.

Hasto menyebut, PDIP siap berjuang sebagai oposisi untuk menjalankan tugas check and balance.

Ia pun mengungkit tahun 2004 dan 2009, saat PDIP berpegang teguh pada posisi oposisi di pemerintahan.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi," terang Hasto.