Pilpres 2024
Kala Hadi Tjahjanto dan AHY Kompak Tanggapi Usulan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Hadi Tjahjanto dan AHY menanggapi soal hak angket ke DPR yang digulirkan Ganjar terkait dugaan kecurangan saat Pemilu 2024.
Penulis:
Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor:
Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto dan Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kompak menanggapi usulan hak angket ke DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang digulirkan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Seperti diketahui, Hadi dan AHY baru saja dilantik menjadi Menko Polhukam dan Menteri ATR oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (21/2/2024).
Terkait hak angket tersebut, Hadi tidak berkomentar banyak dan hanya mengingatkan agar seluruh pihak menjaga suasana aman dan kondusif saat Pemilu 2024.
"Ya itu (hak angket) nanti dulu lah, kita lihat nanti, suasana sekarang kita jaga kondusif, suasana aman ini yang harus benar-benar kita jaga," ujar Hadi setelah pelantikan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Tak hanya itu, Hadi juga tidak berbicara banyak soal penolakan PDIP terkait penggunaan Sirekap menjadi alat bantu penghitungan hasil suara Pemilu 2024.
Lagi-lagi, mantan Panglima TNI itu lebih memprioritaskan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Ya saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusifitas yang selama ini terjadi, kita utamakan adalah persatuan dan kesatuan bangsa," tegasnya.
Dia hanya mengatakan pandangan terkait Sirekap bermasalah seperti yang disampaikan PDIP lewat surat resmi ke KPU hanyalah asumsi.
Baca juga: Maksud Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR, Pengamat: Lawan Megawati, Gagalkan Hak Angket Ganjar
Hadi mengungkapkan pihaknya bakal menunggu laporan-laporan jika memang Sirekap bermasalah.
"Ya itu kan asumsi nanti dulu aja ya, nanti aja kalau sudah ada laporan itu, dan saya minta kita harus jaga situasi kondusif supaya kita semua nyaman."
"Sekali lagi pilihan boleh beda, namun perstuan dan kesatuan bangsa harus kita jaga," tuturnya.
AHY soal Hak Angket Pemilu 2024: Dihormati, tapi Sebaiknya Tidak Fokus Kecurangan
Pada kesempatan yang sama, AHY menganggap usulan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 tetap harus dihormati.
Kendati demikian, AHY menilai seluruh pihak tidak seharusnya fokus pada kecurangan pemilu.
"Yang jelas kita tidak usah prejudice (berprasangka) pada kecurangan dan sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara, itu wajar," ujarnya.
AHY pun meminta, untuk saat ini, masyarakat lebih baik mengesampingkan soal pemilu terlepas dari siapa capres-cawapres yang memenangkannya.
Menurutnya, lebih baik masyarakat membangun rekonsiliasi pasca Pemilu 2024 digelar.
"Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yagn jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu," pungkasnya.
Ganjar Gulirkan Hak Angket, Kubu AMIN Sepakat

Sebelumnya, usulan untuk digulirkannya hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 oleh Ganjar juga disepakati oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan pun menegaskan Koalisi Perubahan yang beranggotakan NasDem, PKB, dan PKS siap untuk bekerjasama agar usulan Ganjar tersebut terealisasi.
Menurutnya, permintaan dari Ganjar itu adalah inisiatif yang baik menanggapi dugaan kecurangan Pilpres 2024.
"Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar."
"Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama," ujar Anies setelah rapat dengan Timnas AMIN terkait persiapan langkah hukum Pemilu 2024 di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Baca juga: Ini Hitung-hitungan Kekuatan Fraksi di DPR Jika Hak Angket Digulirkan, Jokowi Bisa Dilengserkan?
Jika hak angket benar-benar terealisasi, Anies mengatakan koalisi bakal menyiapkan data-data yang diperlukan.
Dia menegaskan langkah Ganjar tersebut akan didukung sepenuhnya oleh Koalisi Perubahan.
"Saya memandang, dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan."
"Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, cawapres Anies, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut mendukung kesiapan partai yang dipimpinnya yaitu PKB untuk merealisasikan hak angket yang diusulkan oleh Ganjar.
"Siap, tiga partai solid, bukan hanya PKB," ujar Cak Imin singkat.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pilpres 2024
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.