Strategi PDIP Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu 2024: Ganjar Koordinir Hak Angket, Mahfud Melalui MK

"Tidak ada (terbelah). Hanya kami kan memang sering berbicara sebagai suatu proses politik yang sangat penting di DPR," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Hasto pun meminta publik untuk tidak khawatir dan takut jika nantinya DPR akan benar-benar menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca juga: NasDem Nilai Pansus Kecurangan Pemilu Bisa Tambah Kekuatan DPR Wujudkan Hak Angket

Karena bagi Hasto, jika memang Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil, maka sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari penggunaan hak angket ini.

"Jadi banyak jalan terjal yang memang diciptakan karena sebenarnya enggak perlu takut terhadap penggunaan hak DPR ini."

"Karena ketika proses Pemilu ini berjalan dengan jujur, sebenarnya enggak pernah takut terhadap penggunaan hak ini," jelas Hasto.

Diketahui, syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam Pasal 199 undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014.

Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50 persen anggota DPR RI lebih dari satu fraksi.

Baca juga: Ada Operasi Senyap untuk Ganjal Hak Angket?

Sementara, kursi dua partai pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDIP dan PPP di DPR belum mencapai batas minimal.

Hak angket yang diusulkan dapat diterima jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR dengan dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR.

Pengambilan keputusan untuk hak angket diambil berdasarkan pada persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mahfud MD bertemu Ganjar dan TPN, Ini Dua Perintah Megawati Menyikapi Pemilu 2024.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(WartakotaLive.com/Rusna Djanur Buana)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.