Hasto Sebut Algoritma Khusus Kunci Suara Ganjar, Eep Ungkap 5 Modus Pencurian Suara Pemilu 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu terus bermunculan setelah perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat lembaga survei maupun hitung nyata rekapitulasi suara Pilpres 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan adanya algoritma "pengunci suara" capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di angka 17 persen dalam data sistem informasi rekapitulasi pemilu (Sirekap) KPU.

Baca juga: Diduga Ada Algoritma Khusus Kunci Suara Ganjar-Mahfud di Sirekap, Qodari: Saya Pilih Percaya KPU

Terkini, pendiri lembaga konsultan politik Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah menuding adanya lima modus operandi pencurian suara pada Pemilu 2024. Salah satunya intens ditelusuri tim hukum paslon nomor 01, Anies Baswedan - Munaimin Iskandar (AMIN) dan paslon nomor 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Hal ini disampaikan Eep menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) bahwa Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia setelah pemilu 1955 dalam diskusi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Menurut Eep, modus pencurian suara yang terjadi pada Pemilu 2024 ada yang tidak masuk akal, mengherankan serta menggunakan cara lama.

Eep memaparkan modus pertama, yakni modus dugaan penggelembungan suara melebihi 102 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) di tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasarkan peraturan, kelebihan surat suara secara nasional yakni 2 persen dari seluruh jumlah DPT dan diturunkan ke seluruh TPS. Ini berarti kertas suara suara pada setiap TPS jumlahnya adalah 102%, di mana 100% sesuai DPT dan 2% daftar pemilihan tambahan (DPTB).

DPTB adalah pemilih yang tidak terdaftar pada DPT, tetapi memiliki dokumen yang memadai, dan datang ke TPS lalu mencoblos pada pukul 12.00 hingga pukul 13.00 WIB

“Pada kenyataanya jumlah pemilih tidak sampai 100%, sehingga cadangan suara untuk DPTb itu lebih dari 2%. Namun, berulang-ulang ditunjukkan kasus setelah pemungutan suara, total pemilih lebih dari 102%. Ini modus tidak masuk akal, sementara pengamatan berbagai pihak sangat tinggi karena kompetisi sangat ketat,” kata Eep dikutip dari kanal Youtube Keep Talking, sebagaimana keterangan pers diterima Tribunnews, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: KPU Kekeh Tolak Buka Dokumen Kontrak dengan Raksasa Teknologi Asal Tiongkok, Ini Alasannya

Kedua, modus dugaan penggelembungan suara pada pihak tertentu seperti paslon pada pilpres, caleg DPR dan DPD tanpa basis C Hasil.

Menurut dia, modus ini sangat mengherankan dan masih dikerjakan. Artinya, penggembulangan suara dibuat sedemikian rupa tanpa didukung C Hasil.

“Ini pernah beredar buktinya dalam bentuk video, ditelusuri ke provinsi, ke kabupaten, dalam rekap ada pemilih dari parpol tertentu, sementatra di daerah itu tidak ada nama caleg dari parpol tersebut. Sebetulnya ini harus dibatalkan, sangat tidak masuk akal,” tegasnya.

Baca juga: PAN dan IPW Tak Yakin TPN Bakal Hadirkan Kapolda Jadi Saksi dalam Gugatan Pilpres di MK

Ketiga, dugaan modus operandi berbasis C Hasil. 

Modus pencurian ini sedang ditelusuri oleh tim hukum paslon 01 dan 03 sebagai korban kecurangan Pemilu 2024. Adapun modus pencurian suara ini adalah halaman dua C Hasil dipalsukan, sementara halaman satu dan tiga C Hasil asli. 

Beberapa jaringan menemukan tanda tangan yang berbeda pada halaman satu dengan dua atau dua dengan tiga untuk orang yang sama, baik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi. 

“Ini adalah pemalsuan C Hasil dan dibuktikan dengan tanda tangan orang yang sama tetapi berbeda. Jika ditemukan dalam jumlah besar berpotensi menjadi bukti kecurangan TSM. Ini sedang dikerjakan sejumlah jaringan. Dan kita tunggu hasilnya dalam waktu dekat,” kata dia.

Keempat, dugaan modus memindahkan suara parpol atau tanda gambar.

Diketahui, ada tiga cara memilih caleg, yakni memilih caleg saja, memilih caleg dan parpol, memilih partai. 

Jika memilih caleg, maka caleg akan memantau suaranya masing-masing. Tapi, seringkali pemilik suara mencoblos suara partai. Hal ini memiliki kelemahan karena tidak ada pemantau yang secara jeli dan sigap mengawasi, sehingga dimanfaatkan untuk memindahkan suara pemilih partai ke partai yang lain. 

“Ini tidak berisiko karena pemantau dari parpol tidak sigap untuk mengamankan suara partainya. Jika ini terjadi maka parpol tertentu bisa mendapat penambahan suara atau penggelembungan suara yang diraih dari parpol lain,” tutur Eep.

Baca juga: Kabar Gembira Buat Myted, Ajudan Prabowo Mayor Teddy Dipromosikan jadi Wadanyonif Para Rider 328

Berdasarkan pengalaman Polmark Indonesia, katanya, pada Pemilu 2019 ketika pihaknya mendapat hasil lengkap pileg per TPS, ternyata di KPU tidak ada data pemilih mencoblos parpol per TPS.

“Yang lengkap adalah data rekap mulai level di kecamatan. Ini mengundang pertanyaan serius dan secara logis bisa dikatakan mengundang praktik pemindahan suara parpol sangat terbuka untuk terjadi,” lanjutnya.

Kelima, memindahkan suara tidak sah ke paslon atau caleg dan partai tertentu.

Eep menjelaskan, bahwa suara pemilih ada yang sah dan tidak sah karena berbagai sebab. Misalnya, surat suara sobek, memilih tiga paslon pilpres sekaligus atay mencoblos semua partai sekaligus.

Suara tidak sah digabung suara sah adalah jumlah orang yang datang ke TPS, dan ini terdata di meja 1 tempat pendafataran awal di TPS. Ketika memindahkan suara tidak sah ke paslon, caleg, parpol tertentu tidak akan ada perubahan komposisi yang berubah, kecuali tingkat partisipasi. 

“Tingkat partisipasi diukur dari jumlah suara sah, bukan jumlah orang yang datang ke TPS. Jadi, jika ada suara tidak sah dipindahkan ke salah satu caleg, paslon atau partai tertentu, maka tingkat partisipasi bertambah,” pungkasnya.

Ada Algoritma Tertentu, Hasto: KPU Pura-pura Ga Tahu IP Adress Dipindahkan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyampaikan dugaan adanya algoritma yang seolah menekan suara Ganjar-Mahfud berada di angka maksimal 17 persen dalam sistem rekapitulasi suara Sirekap KPU.

Hasto mengatakan, hal itu diketahui setelah berbicara dengan pakar teknologi informasi yang enggan ia beberkan identitasnya. 

"Misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen," kata Hasto di Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024). 

Hasto juga mengatakan, ada pula gangguan siber dalam proses form C1. Menurutnya, perlu ada audit forensik dan meta untuk mengusut gangguan-gangguan itu. 

"Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut pakar IT tersebut pemilu seharusnya berlangsung dua putaran," ujarnya.

Sebagai informasi, jika dilihat dari laman pemilu2024.kpu.go.id, selama ini angka Ganjar-Mahfud memang selalu berputar di angka 16 hingga 17 persen. 

Dikutip dari laman resmi KPU itu sebelum akses grafiknya ditutup, Ganjar-Mahfud selalu berada di posisi ketiga, diungguli paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di posisi kedua. 

Angkanya tertinggal jauh dengan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memimpin perolehan suara sementara melalui hasil real count KPU dan quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei itu. 

Baca juga: Anies: Bila Tidak Menang Pilpres 2024, maka di Luar Pemerintahan

Hasto pun sempat merespons bantahan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari soal dugaan adanya algoritma untuk mengunci suara Ganjar-Mahfud.

Hasto mengukapkan KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan, dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak data soal berpindahnya IP address Sirekap.

"Inikan kekuatan di belakang KPU. KPU sendiri enggak tahu. Bahkan, KPU pura-pura enggak tahu ketika IP Address-nya (Sirekap) dipindahkan," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Dikatakan Hasto, KPU menyangkal hal itu. Tetapi, setelah ada bukti-bukti baru mengakui.

"Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya," kata Hasto.

Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa.

"Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shut down," tegasnya. (Tribunnews/Yls)