Pilpres 2024
Respons Demokrat dan PAN soal Golkar Berharap Jatah 5 Menteri jika Prabowo-Gibran Menang
Respons Demokrat dan PAN soal harapan Partai Golkar mendapatkan jatah lima menteri apabila Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.
Penulis:
Muhamad Deni Setiawan
Editor:
Febri Prasetyo
TRIBUNNNEWS.COM - Partai Golkar berharap mendapatkan jatah lima menteri apabila Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024.
Saat menanggapi hal ini, Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan setiap partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) berhak menyampaikan aspirasi.
"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar saat dihubungi, Minggu (17/3/2024).
Meski begitu, ia mengingatkan sejatinya urusan ini merupakan hak prerogatif Prabowo apabila terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024 ini.
"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," katanya.
Ia kembali menegaskan partainya taat asas dan akan menyerahkan hal ini kepada Prabowo Subianto.
Ketika waktunya nanti, masalah kabinet pemerintahan baru akan dibicarakan setelah ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi."
"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun, sekali lagi terkait komposisi kabinet merupakan hak prerogatif presiden," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, mengaku harus menahan diri untuk tidak mengomentari harapan dari Partai Golkar itu.
Alasannya karena hal itu merupakan urusan rumah tangga partai berlambang pohon beringin tersebut.
Baca juga: Qodari Singgung Peluang Pencalonan Gibran di Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Respons Dave Laksono
"Soal Partai Golkar, saya harus menahan diri, tidak mau mengomentari karena itu adalah urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga saat dihubungi, Minggu.
Lebih lanjut, Vuva menyebut PAN bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masih berfokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita masih menunggu rapat pleno KPU. Dan jika ada gugatan kita masih menunggu sidang MK."
"PAN bersama TKN masih fokus di situ. Kalau soal kabinet dan segala macam kan itu terserah presiden dan wakil presiden saja," ucapnya.
Viva juga menjelaskan, PAN telah tiga kali mendukung pencalonan prabowo sebagai capres dalam pemilu.
"Pemilu presiden 2014, 2019, dan 2024. PAN selalu setia mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden. Baru ketiga kalinya ini berhasil, syukur alhamdulillah perjuangan PAN bersama dengan partai yang lain membuahkan hasil," jelasnya.
Pernyataan Golkar
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, buka suara tentang jatah menteri dari partai yang dipimpinnya jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).
Awalnya, Airlangga mengatakan 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," ungkapnya dikutip dari YouTube Kompas TV.
Kemudian, pria yang juga menjabat Menko Perekonomian itu menyatakan Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.
Dengan kemenangan tersebut, Airlangga berharap Partai Golkar memperoleh jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika sudah diumumkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit, ya, bolehlah."
"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," ujar Airlangga.
(Tribunnews.com/Deni/Rahmat Fajar Nugraha/Ibriza Fasti Ifhami)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.