Ajak Terima Hasil Pemilu 2024, Budi Arie: Narasi Harus Diluruskan, Gimana Mau Curang Semua Diawasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memberikan perhatian atas potensi polarisasi masyarakat akibat pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menteri Komunikasi dan Infomatika Budi Arie Setiadi menilai peredaran narasi eksklusif dan provokatif dapat menjadi pemicu perpecahan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. 

Budi juga mengimbau agar masyarakat menerima hasil resmi Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU.

"Narasi (kecurangan) yang harus kita luruskan, karena gimana mau curang. Semua diawasi. Masyarakat bisa mengupload semua hasil di tiap TPS. 832.000 TPS. Jadi menurut hemat kami, narasi pemilu penuh kecurangan itu tidak tepat," kata Budi dalam keterangan yang diterima, Senin (18/3/2024).

Diketahui sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menyelesaikan proses perhitungan suara final hasil Pemilu 2024.

"Saya berharap agar seluruh komponen masyarakat menghormati proses ini dengan tidak menyebarkan narasi-narasi eksklusif yang dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2024 telah berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kecanggihan teknologi komunikasi juga telah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol secara langsung seluruh proses yang berjalan.

"Oleh karena itu, tidaklah bijak ketika ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu proses perhitungan resmi yang dilakukan penyelenggara melalui penyebaran narasi-narasi Pemilu curang. Mari kita tunggu hasil resmi dari KPU. Apapun hasilnya, itulah suara rakyat," kata Budi.

Tuduhuan kecurangan Pemilu 2024

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, salah satu pihak yang menuding adanya algoritma "pengunci suara" Ganjar-Mahfud di angka 17 persen di data sistem informasi rekapitulasi pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasto mengukapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak data soal berpindahnya IP address Sirekap.

"Inikan kekuatan di belakang KPU. KPU sendiri nggak tahu. Bahkan KPU pura-pura nggak tahu ketika IP Address-nya (Sirekap) dipindahkan," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Baca juga: Hasto Klaim Hasil Audit Forensik Sirekap oleh Pakar IT PDIP: Perolehan Suara Ganjar-Mahfud 33 Persen

Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui.

"Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya," kata Hasto.

Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa.