Ajak Terima Hasil Pemilu 2024, Budi Arie: Narasi Harus Diluruskan, Gimana Mau Curang Semua Diawasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memberikan perhatian atas potensi polarisasi masyarakat akibat pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menteri Komunikasi dan Infomatika Budi Arie Setiadi menilai peredaran narasi eksklusif dan provokatif dapat menjadi pemicu perpecahan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. 

Budi juga mengimbau agar masyarakat menerima hasil resmi Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU.

"Narasi (kecurangan) yang harus kita luruskan, karena gimana mau curang. Semua diawasi. Masyarakat bisa mengupload semua hasil di tiap TPS. 832.000 TPS. Jadi menurut hemat kami, narasi pemilu penuh kecurangan itu tidak tepat," kata Budi dalam keterangan yang diterima, Senin (18/3/2024).

Diketahui sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menyelesaikan proses perhitungan suara final hasil Pemilu 2024.

"Saya berharap agar seluruh komponen masyarakat menghormati proses ini dengan tidak menyebarkan narasi-narasi eksklusif yang dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2024 telah berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kecanggihan teknologi komunikasi juga telah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol secara langsung seluruh proses yang berjalan.

"Oleh karena itu, tidaklah bijak ketika ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu proses perhitungan resmi yang dilakukan penyelenggara melalui penyebaran narasi-narasi Pemilu curang. Mari kita tunggu hasil resmi dari KPU. Apapun hasilnya, itulah suara rakyat," kata Budi.

Tuduhuan kecurangan Pemilu 2024

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, salah satu pihak yang menuding adanya algoritma "pengunci suara" Ganjar-Mahfud di angka 17 persen di data sistem informasi rekapitulasi pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasto mengukapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak data soal berpindahnya IP address Sirekap.

"Inikan kekuatan di belakang KPU. KPU sendiri nggak tahu. Bahkan KPU pura-pura nggak tahu ketika IP Address-nya (Sirekap) dipindahkan," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Baca juga: Hasto Klaim Hasil Audit Forensik Sirekap oleh Pakar IT PDIP: Perolehan Suara Ganjar-Mahfud 33 Persen

Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui.

"Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya," kata Hasto.

Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa.

"Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shut down," tegasnya/

Hasto klaim suara Ganjar-Mahfud hasil tim IT internal PDIP 33 persen

perolehan suara Ganjar-Mahfud yang mencapai 33 persen berdasarkan hasil audit forensik pakar IT PDI perjuangan terhadap Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia menjelaskan, audit forensik dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ternyata, terdapat Json Script yang dipasang di Sirekap untuk mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud di angka 16 persen.

"Sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU, ternyata dipasang Json Script yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud, padahal ketika ahli IT ini melakukan normalisasi terhadap Json Sript pada tanggal 16 Februari jam 2 pagi itu, perolehan Ganjar-Mahfud 33 persen dan Prabowo-Gibran 43 persen," kata Hasto.

Berdasarkan hasil audit forensik terhadap Sirekap, pakar IT menyimpulkan Pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran, karena tak ada paslon yang mencapai suara di atas 51 persen.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan tidak kuatir dengan hasil perolehan suara yang akan diumumkan KPU karena telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan untuk mendongkrak perolehan suara paslon 2, termasuk penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Manipulasi Suara

Hasto mengungkapkan, pakar IT yang melakukan normalisasi atas Json Script yang dipasang di Sirekap diketahui bahwa formulir C1 juga dapat dimanipulasi. Caranya dengan menggunakan algoritma tertentu untuk memanipulasi form C1 yang merupakan single frame.

"Form C1 itu single frame. Jangankan single frame, video bergerak saja bisa dilakukan manipulasi dengan AI (artificial intelligence) atau kecerdasan buatan apalagi single frame makin mudah," kata Hasto.

Berdasarkan temuan pakar IT, PDI Perjuangan semakin yakin terhadap manipulasi Sirekap yang menimbulkan anomali, baik terhadap perolehan suara PDi Perjuangan maupun paslon 03.

Apalagi hasil exit poll yang dilakukan secara langsung saat pemungutan suara di TPS luar negeri, menunjukkan Ganjar-Mahfud unggul dibandingkan paslon nomor urut 2 dan 1.

"Apa yang terjadi di luar negeri total berbeda dengan apa yang terjadi dalam negeri. Nah saya mendapat informasi ketika exit poll seperti itu lalu muncul berbagai upaya untuk memastikan kemenangan satu putaran untuk paslon nomor urut 2 melalui manipulasi Sirekap itu," ungkap Hasto.

Baca juga: Hasto Sebut Pelaporan Ganjar Upaya Bungkam Kecurangan Pemilu, KPK Tegaskan Tak Lihat Unsur Politik

Dia menambahkan, hasil audit forensik pakar IT tersebut juga memperkuat dugaan bahwa Pemilu kali ini sudah dirancang hasilnya. Terbukti dari hasil survei Muhammad Qodaro pada 5 Januari 2024 yang menyebut perolehan suara Ganjar-Mahfud hanya sebesar 17 persen.

"Tapi ternyata dari hasil audit forensik perolehan suara Ganjar-Mahfud itu 33 persen, jadi seharusnya Pemilu dua putaran, enggak ada logikanya satu putaran baik berdasarkan hasil pergerakan terutama setelah debat calon presiden dan calon wakil presiden yang memberikan preferensi terhadap Ganjar-Mahfud," kata Hasto.  (*)