Airlangga Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Jadi Investasi SDM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan program makan siang gratis Prabowo-Gibran menjadi investasi Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Indonesia.

Dengan begitu, nantinya, tidak ada lagi anak-anak yang mengalami gizi buruk.

Mulanya, Airlangga berbicara soal pengembangan SDM untuk melepaskan Indonesia dari middle income trap.

Caranya, ada tiga mesin pertumbuhan yang harus dilakukan.

"Kita ketahui bersama bahwa ke depan kita terus mendorong negara Indonesia dengan tiga engine pertumbuhan," kata Airlangga dalam acara "Buka Puasa Bersama Pengajian Al-Hidayah & Himpunan Wanita Karya (HWK) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Baca juga: Ingin Hilangkan Kemiskinan, Prabowo Singgung Makan Siang Gratis: Pakar Membenarkan, Uangnya Ada

Mesin pertama, kata Airlangga, mesin konvensional yang di antaranya adalah hilirisasi.

Termasuk, pertumbuhan mesin artificial intelligence dan digital.

"Yaitu mesin baru yang namanya artificial intelligence, yang namanya digital, yang namanya mesin yang memanfaatkan teknologi yang tinggi termasuk di dalamnya bioteknologi dan komoditas daripada digital yang namanya semi-conductor," ucapnya.

Baca juga: Prabowo Sebut RI Bisa Tertinggal Jika Tak Mulai Makan Siang Gratis: Kuli Saja Kalah Sama Vietnam

Menko Perekonomian itu mengatakan kunci untuk pertumbuhan mesin-mesin tersebut adalah sumber daya manusia.

Sebab, kehebatan teknologi tergantung kepada insinyur yang membuatnya.

Ia menuturkan mesin perlindungan sosial juga merupakan hal yang penting.

Dia mengatakan mesin itu biasa juga sisebut dengan mesin pancasila.

"Mesin Pancasila ini yang sering kita sebut kalau di barat namanya welfare state. Negara kesejahteraan. Dan negara ini hadir dalam COVID-19 kita lihat pemerintah menggelontorkan dana," katanya.

"Mulai dari 7 tahun. 200 miliar, 700 triliun, 600 triliun, 500 triliun, dengan program perlindungan sosial yang berlapis, maka kita pastikan bahwa pemerintah peduli kepada masyarakat kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 34," sambungnya.