Beda Respons PAN, NasDem, PBB, hingga PKB soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo, Ada yang Khawatir

Yakni untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Kendati demikian, PBB menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo selaku presiden terpilih.

Bocoran Golkar Dapat 5 Jatah Menteri

Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham mengaku mendapat bocoran bahwa partainya mendapat jatah lima menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Kendati demikian, Idrus belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut.

Idrus menyebut Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.

"Tidak ada masalah, tetapi Golkar dia di samping ada peran-peran struktural dengan jabatan-jabatan yang ada. Yang disampaikan itu (5 kursi) dengar-dengarnya begitu. Kalau tambah alhamdulillah, enggak tambah kita ada peran-peran lain ya Golkar itu," ujar Idrus, Kamis.

Idrus belum mau berkomentar perihal siapa saja kader Golkar yang bakal duduk di kursi menteri.

Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

PKB Belum Bahas Jatah Menteri

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyerahkan sepenuhnya jatah kursi pemerintahan baru kepada Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan, sejatinya menteri adalah pembantu presiden untuk menjalankan amanah masyarakat.

"Kalau menteri itu kan pembantu presiden untuk menjalankan amanat titipan rakyat yang diberikan kepada Pak Prabowo," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Jazilul menyebut partai politik tidak boleh mengatur Prabowo terkait penentuan jatah menteri.

Baca juga: PAN Serahkan ke Zulkifli Hasan Bahas Jatah Menteri dengan Prabowo

Sebagai presiden nanti, eks Danjen Kopassus itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja para menterinya.

"Bahwa berasal dari kalangan apa pun itu haknya Pak Prabowo, tidak ada partai yang boleh ngatur kan, enggak ada itu enggak ada di aturan konstitusi maksudnya, yang boleh mengangkat itu hanya Pak Prabowo," ujarnya.

Selain itu, Jazilul juga membeberkan bahwa PKB belum membahas pembagian jatah menteri dengan Prabowo.

"Tidak ada, tidak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri, dan dari dulu PKB setiap koalisi juga tidak pernah membahas syarat dan bagi-bagi kursi," ucapnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Dewi Agustina/Rahmat Fajar Nugraha/Rizki Sandi Saputra/Deni)