Anies Terancam Diceraikan PKS, hingga PDIP dan Ahok Dianggap Bisa Jadi Penyelamat di Pilgub DKI 2024

TRIBUNNEWS.COM - Anies Baswedan terancam diceraikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam bursa kontestasi Pemilihan Umum Gubernur (Pigub) DKI Jakarta 2024.

Diketahui, keputusan PKS mengusung Anies dan Mohamad Sohibul Iman (AMAN) sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 pada Juni lalu pun terancam dibatalkan.

Menggaung kabar PKS berpeluang besar menceraikan Anies dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Soal potensi gagalnya duet Anies-Sohibul Iman juga telah dikatakan oleh Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru.

Dia menganggap kemungkinan itu bisa saja terjadi, pasalnya, pasangan tersebut saat ini baru mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengusungan, belum secara resmi dideklarasikan kepada publik.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi Cagub/Cawagub DKJ," kata Zainudin saat dimintai tanggapannya, Jumat (9/8/2024).

Kemungkinan gagalnya duet Anies-Sohibul Iman itu juga dilatari dengan belum terbentuknya juga koalisi pengusung hingga hari ini.

Padahal, Anies Baswedan telah diberikan mandat oleh PKS untuk bisa membentuk koalisi dengan tenggat waktu sampai 4 Agustus kemarin.

PDIP Dianggap Bisa Jadi Penyelamat

Terkait dinamika politik yang tengah mendera Anies, muncul sorotan soal arah politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di di kontestasi Pilgub DKI Jakarta.

PDIP dianggap bisa menjadi 'juru selamat' bagi Anies, untuk bisa terus melenggang di Pilgub DKI.

Baca juga: Pengamat Menilai PKS Masih Punya Solusi untuk Tetap Bersama Anies: Naturalisasi Jadi Kader

Hal itu dikatakan oleh Pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (8/8/2024).

"Nah yang menjadi juru penyelamat demokrasi kita semestinya yang kita harapkan adalah PDIP," sambungnya.

Pangi mengatakan jika nantinya PDIP tidak bisa di pihak Anies, dan Partai NasDem, PKS bahkan PKB bergabung dengan KIM PLus hal itu akan berpotensi adanya kotaK kosong.

Untuk menjadi penyelamat agar jagoan KIM Plus tidak melawan kotak kosong, PDIP dinilai bisa berkoalisi dengan PKS, meski kedua partai dikenal memiliki ideologi yang berbeda.

"Karena PDIP kan dalam berkoalisi selama ini dengan konteks persamaan ideologi, komponen ideologis menjadi penting, spektrum ideologi kanan spektrum ideologi kiri, persamaan programatik, persamaan soal official seeking, persamaan bandwagon effect. kepentingan menang."