Ragam Respons soal Prabowo Endorse Luthfi-Yasin pada Pilgub Jateng

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil cuti apabila ingin berkampanye pada Pilkada 2024.

Hal ini merespons sikap Prabowo yang menyampaikan dukungan secara terbuka untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Deddy mengatakan, dua minggu sebelumnya, dalam pidatonya Prabowo memastikan tak akan cawe-cawe dalam pemilihan kepala daerah.

"Saya terharu, Pak, karena sebelumnya banyak sekali peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif," kata Deddy dalam rapat Komisi II DPR dengan penjabat (Pj) kepala daerah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Namun, kepercayaan itu luntur setelah Prabowo menyatakan dukungan terhadap Luthfi-Yasin.

Deddy menjelaskan, harapan supaya pemilu berlangsung jujur dan adil seketika hilang ketika Presiden menjadi juru kampanye pasangan calon tertentu.

Ia menilai, Prabowo selaku ketua umum partai tak masalah apabila menyatakan dukungan, tetapi dilakukan sebelum masa kampanye.

"Tetapi sebagai Presiden, yaitu tadi ada tahapan, regulasi yang harus diikuti," ungkapnya.

Selain sebagai ketua umum partai, Prabowo memegang tiga jabatan yang sangat penting di antaranya kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. 

"Saya takutnya, walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat atau tidak terpikirkan, ada itu menjadi acuan seluruh instrumen di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda, bisa multi-interpretasi, Pak. Saya kira hal ini harus diluruskan," tegasnya.

DPR RI

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, buka suara perihal dukungan Presiden Prabowo Subianto Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Rifqi menilai, hal itu merupakan hak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang turut mendukung Luthfi-Yasin.

Bahkan, dirinya menyebut tak ada larangan bagi seorang presiden yang menjabat sebagai ketua umum partai untuk memberikan dukungan politik.

“Itu hak beliau sebagai ketua umum partai. Di Indonesia ini enggak ada larangan soal presiden menjabat sebagai ketua umum partai,” kata Rifqi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

“Bahkan konsekuensi logis dari sistem presidensil kita berbasis sistem kepartaian, di mana calon presiden dan calon wakil presiden itu hanya bisa diusung oleh hanya gabungan partai politik,” sambungnya.