Kebijakan Contract Farming Dinilai Lebih Masuk Akal Diterapkan di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Majelis Nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Syaiful Bahari menilai, konsep contract farming lebih masuk akal ketimbang food estate.

“Contract farming itu antitesa dari kebijakan food estate yang selama ini banyak dikritik masyarakat. Dan ini tidak terkait dengan kepemilikan lahan petani,” kata Syaiful, dalam keterangannya, Jumat (1/2/2023).

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang memprotes calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan lebih memilih usulan contract farming daripada food estate.

Syaiful mengatakan contract farming merupakan skema jaminan dan kepastian harga jual hasil produksi petani, terutama ketika harga hasil panen jatuh.

“Seringkali kita menyaksikan bahkan sampai hari ini ketika musim panen raya harga produk petani rendah jauh di bawah harga produksi yang mereka keluarkan. Dalam situasi seperti ini petani butuh kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan hasil panen mereka agar petani tidak rugi,” ujar Syaiful.

Ia mengatakan contract farming juga memberikan efek kestabilan harga bagi petani karena sudah ada komitmen pembelian sebelum panen dengan harga yang pasti. 

Skema ini mencegah kepada para spekulan harga di pasar untuk memainkan harga di petani, dengan demikian petani merasa terlindungi dalam berproduksi.

“Jadi ini bukan sesuatu yang baru, Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur pernah mempraktekkannya ketika harga gabah petani di Jawa Tengah dan Jawa Barat anjlok, waktu itu Bulog pun tidak melakukan penyerapan, Pemerintah DKI Jakarta melalui BUMD melakukan contract farming dengan para petani, dan gabah-gabah tersebut diolah menjadi stok beras DKI Jakarta. Ini contoh yang bagus dan cukup berhasil,” ucap Syaiful.

Syaiful juga menyebut skema kepemilikan tanah di food estate merupakan ide yang terlalu jauh, hal ini mengingat program pemerintah selama sepuluh tahun mengenai reforma agraria saja tidak terlaksana.

“Kalaupun terjadi pemberian tanah kepada petani dari tanah negara terlantar, hal ini tidak lebih dari satu persen. Padahal tanah-tanah tersebut di depan mata dan sudah digarap petani puluhan tahun, itupun tidak dijalankan,” kata Syaiful.

"Apalagi proyek food estate yang kondisi lahannya masih nol persen dan statusnya juga belum jelas mau diberikan kepada petani, proyek tersebut justru menjebloskan petani kepada ketidakpastian. Dibanding food estate, masih lebih baik dan manusiawi program transmigrasi di era Suharto," tandas dia.

Untuk diketahui, SKI merupakan satu di antara organisasi relawan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Anies Usul Contract Farming

Sebelumnya, Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan akan mengembangkan pertanian dengan sistem kontrak (contract farming) daripada melanjutkan proyek food estate.

Penegasan tersebut disampaikan Anies saat menjawab salah satu penanya dalam acara dialog dengan anak muda dalam kegiatan bertajuk “Desak Anies” di 150 Coffee and Garden, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

“Kenapa kami lebih cenderung pada proyek contract farming? Daripada uangnya diberikan ke perusahaan seperti dalam food estate, lebih baik diberikan pada petani dan dipakai untuk program pertanian,” kata Anies.

Anies mencontohkan, negara memiliki anggaran untuk membangun pertanian. Namun, dalam food estate, negara membuat tempat baru dan mengundang perusahaan untuk membuat pusat kegiatan pertanian.

“Sementara petani yang sudah bekerja di pertanian begitu lama malah tak terima uangnya. Sayang uangnya,” tegasnya.

Anies menjelaskan, dengan uang yang sama dari pemerintah, para petani yang sudah bertani lintas generasi itu dapat pasokan pupuk, air, hingga penyuluhan. Lalu, kata Anies, hasil pertaniannyya mendapatkan jaminan pasokan dan pasar karena dibeli pemerintah.

“Jadi, lebih baik uangnya dipakai untuk program pertanian sehingga para petani bisa bertani dengan baik dibantu pupuknya, dibantu penyluhannya, dibantu airnya, dari uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli, untuk menjamin harga dan pasarnya,” katanya.

Anies justru mempertanyakan, mengapa anggaran pemerintah diberikan ke perusahaan di tempat baru, sementara kita memiliki petani dan lahan ratusan ribu hektar di Indonesia.

“Kenapa uangnya dikasih ke perusahaan di tempat baru, kan kita punya petani dengan ratusan ribu hektar di Indonesia. Bayangkan kalau kita beli produknya, hidupnya tenang, pertanian tumbuh, dan kekuatan kita ada pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan, itu yang harus dibangun,” ujar Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini.

Baca juga: Berharap Pertanian Tumbuh, Capres Anies Baswedan Tegaskan Ingin Kembangkan Contract Farming

Anies menjelaskan, sewaktu memimpin Jakarta, ia sudah membuat kebijakan contract farming itu. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, ia membuat kontrak selama lima tahun dengan para petani dari berbagai wilayah di inondesia.

“Kami buat kontrak selama lima tahun. Apa yang terjadi? Petaninya bekerja dengan tenang, karena ada jaminan akan dibeli selama lima tahun. Hasil produksinya bagus. Kami juga tenang karena jaminan pasokan beras selama lima tahun,” ujarnya.

Yang lebih penting lagi, kata dia, pemerintah tak menelantarkan petani hanya karena ingin ada perusahaan yang mau bangun food estate.