Warteg Terancam Kolaps jika Gubernur Ngotot Pungut Pajak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alie Usman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Koperasi Warung Tegal (Kowarteg) Aji Sastoro mengatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menunda pengesahan Perda Pajak sebesar 10 persen bagi warung Tegal dan warung makan sejenis dinilai sudah tepat.

Menurut Aji, langkah yang diambil Foke tersebut termasuk bijak lantaran kondisi warteg saat ini juga sedang mengalami masa-masa sulit.

"Langkah ke depanya nanti kita lihat. Kalau saat ini ditunda dulu, artinya sementara dibatalkan. Sesudah ditunda kan langkah berikutnya dibatalkan. Soal ini sudah saya sampaikan ke temen-temen warteg. Temen-temen juga sudah reda (tak memprotes lagi)," ujar Aji usai bertemu Gubernur Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Senin (6/12/2010).

"Sekarang ini masa sulit untuk warteg, berbeda dengan sekitar tahun 2000, waktu itu warteg masih jaya. Masa mau dikenakan pajak, ya rakyat menjeritlah. Kasianlah dengan warteg-warteg yang kecil," tambahnya.

Sastoro menjelaskan, rencana penetapan pajak sepuluh persen bagi pengunjung warung nasi seperti warteg sempat membuat panik dan kalang kabut para pemilik warteg.

Pasalnya, dengan makin dibuat mahal harga makanan di warteg, para pemilik warung kelas menengah ke bawah tersebut dipastikan akan kehilangan banyak pelanggannya.

"Jika ukuran omset yang jadi persoalan, saya kan sudah katakan, kalau omsetnya 400 ribu perhari saja warteg bisa bangkrut. Apalagi ditambah pajak. Kontrak satu tahun di Jakarta, habis itu pasti pulang (pulang kampung).

"Kami memang belum tahu sampai kapan ini ditunda, tapi insya Allah bukan hanya ditunda tapi juga akan dibatalkan. Karena kalau sampai ini terjadi (diberlakukan), Jakarta akan resah, akan ada gejolak," ujarnya.