Kepulauan Seribu Tak Diawasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Pemungutan suara Pemilukada DKI bagi warga satu-satunya daerah berstatus kabupaten  di DKI itu juga akan digelar 11 Juli 2012 mendatang. Namun demikian, Kepulauan Seribu tak masuk dalam prioritas lembaga-lembaga pemantau pemilu.

Dari 6.983.692 orang warga DKI yang masuk dalam DPT sebanyak 16.335 jiwa diantaranya berada di Kepulauan Seribu. Jumlah pemilih ini terbilang kecil dibanding wilayah-wilayah lain di DKI Jakarta. Sebagai perbandingan, daerah Kota Jakarta Pusat memiliki 791.063 orang pemilih. Sedangkan pemilih terbanyak ada di Jakarta Timur yang memiliki 1.996.747 pemilih.
 
Jumlah TPS di Kepulauan Seribu juga hanya sebanyak 43 pemilih, jauh lebih kecil dibanding, misalnya, Kota Jakarta Utara yang menjadi tempat bagi 2.587 TPS.
Beberapa pengurus lembaga pemantau mengakui Kepulauan Seribu tidak masuk dalam daftar utama untuk pemantauan karena jumlah DPT yang hanya 16.335 jiwa untuk ukuran DKI Jakarta dirasa terlalu kecil untuk dipantau.
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP ), Willy Sumarlin menjelaskan KIPP hanya menerjunkan relawan pemantau di lima wilayah Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Timur, Utara, Selatan,  Barat, dan Selatan.

“Kita tidak bisa cover seluruh Jakarta," ujar Willy.

Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia DKI Jakarta ( JAMPPI Jakarta) juga tidak menurunkan tim pemantau ke Kepulauab Seribu.

"Masing-masing wilayah Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu," ujar Koordinator JAMPI DKI Jakarta.

Koordinator Forum Indonesia Cerdas, Sohibi juga menyebut Kepulauan Seribu bakal lepas dari pemantauan mereka. "Kepulauan Seribu tidak termasuk dalam wilayah pemantauan kami," ujar Sohibi.

Lembaga pemantau gabungan berbagai organisasi, JPPR juga tidak sampai ke Kepulauan Seribu dengan pertimbangan jumlah pemilihnya relatif lebih kecil dibanding daerah-daerah lain di Jakarta.

"Kepulauan Seribu kita tidak ambil karena tidak terlalu besar. Pertimbangan akses juga," ujar Masykuruddin.

Namun demikian, JPPR tetap melaksanakan program pendidikan pemilih (voters education) untuk masyarakat Kepulauan Seribu. (ERI KOMAR SINAGA)

*Silakan klik di Sini untuk update berita Tribun Jakarta Digital Newspaper