Program KJS Jangan Sampai Berubah Jadi 'Kisruh Jakarta Sehat'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Jakarta, Rommy mengatakan persoalan program Kartu Jakarta Sehat(KJS) yang saat ini sedang dihadapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jangan sampai menjadi program 'Kisruh Jakarta Sehat'.

Menurut Rommy, problem tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dalam menjamin hak dan kebutuhan dasar warganya di bidang kesehatan.

"Persoalan yang sekarang terjadi sebetulnya dapat dimaklumi dan biasa untuk sebuah program baru, meskipun hal ini seharusnya dapat diantisipasi terutama oleh Pemda DKI. Kita memang sangat mengapresiasi program DKI ini dan harus ikut mensukseskannya,"kata Rommy dalam pernyataan yang diterima Tribunnews, Kamis(23/5/2013) malam.

Namun, kata Rommy Pemda DKI juga harus memahami realita bahwa ada banyak kepentingan dalam program ini.
Pertama, kepentingan negara sebagai regulator untuk menjamin kesehatan warga kurang mampu yang harus ditanggung oleh program ini. Kedua, kepentingan rumah sakit swasta yang tentu saja tidak boleh merugi ketika diwajibkan untuk mendukung kelangsungan pembangunan infrastruktur kesehatan di Jakarta.

"Dan ketiga kepentingan masyarakat sebagai penikmat program populis ini,"ujar Rommy.

Dengan demikian,lanjut Rommy fakta bahwa program ini masih bersoal, maka kata kuncinya adalah evaluasi terhadap seluruh aspek terkait program ini, baik terkait sistem, mekanisme, standar teknis pelayanan dan lain-lain. Artinya, seluruh pihak terkait harus paham apa dan bagaimana program ini dijalankan.

"Jangan sampai apa yang bagus dalam konsep, tidak berjalan dalam praktiknya di lapangan,"kata Rommy.