Betapa Infrastruktur Pengendali Banjir Jakarta Belum Siap Hadapi Cuaca Ekstrem

TRIBUNNEWS.COM -Sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Rabu (11/2), secara khusus membahas pengendalian banjir di Jakarta dan sejumlah daerah. Pada forum tersebut terungkap bahwa infrastruktur pengendali banjir di DKI Jakarta belum siap menghadapi cuaca ekstrem.

Di sela-sela forum yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono mengatakan, guyuran hujan di Jakarta selama tiga hari terakhir ini tak masuk dalam rancangan infrastruktur penanggulangan banjir di Jakarta.

”Kondisi ini yang membuat sejumlah sarana vital, termasuk gardu listrik milik Perusahaan Listrik Negara, terendam banjir. Dampak berikutnya, pemompaan air hujan di lokasi yang berada dalam sistem polder tidak dapat maksimal,” kata Agus.

Mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Agus menyebutkan, curah hujan pada Senin lalu 367 milimeter per hari dengan durasi 12 jam lebih. Adapun infrastruktur di Jakarta didesain untuk hujan dengan intensitas maksimal 250 milimeter per hari.

Presiden Joko Widodo mengatakan, banjir yang melanda Jakarta dan daerah lainnya jangan sampai terulang setiap tahun. Diharapkan, dengan penanganan yang baik dan menyeluruh, banjir bisa dikurangi, bahkan ditiadakan sama sekali.

Menurut Presiden, penanganan banjir sebenarnya masalah yang sudah ada perencanaannya. ”Kita tinggal mempercepatnya, apa tugas gubernur, bupati, wali kota, dan pemerintah pusat,” lanjutnya.

Pemadaman listrik

Dalam rapat terbatas juga muncul komitmen pemerintah pusat untuk menjamin distribusi listrik ke pompa air di Jakarta. Ke depan, tidak ada lagi alasan pompa air di Jakarta tidak mendapat aliran listrik.

Secara terpisah, General Manager PT PLN Bagian Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Haryanto WS dalam jumpa pers pada Rabu malam menjelaskan, pemadaman itu sengaja dilakukan PLN agar tidak membahayakan 1.850 pelanggan.

Dia menyebutkan, ada tiga gardu yang sengaja dimatikan pada Senin pukul 11.38-13.15. Ketiga gardu itu dalam jalur menuju Waduk Pluit.

Terkait penanganan bencana, Kepala Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menilai masih ada sejumlah kendala. Salah satunya, status bencana yang masih belum dianggap darurat. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah diperbolehkan memberlakukan status itu.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, status darurat tidak perlu dipersoalkan. Status tersebut tidak perlu mengurangi keseriusan penanganan banjir.

Adapun Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengajak semua pihak membersihkan 13 sungai di Jakarta dari sampah guna mengendalikan banjir. ”Semua sungai di Jakarta akan dikelola dan itu dapat dilaksanakan bersama Polri, perusahaan lewat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan pemerintah pusat,” kata Djarot sebelum mengarungi Kali Ciliwung bersama TNI dari kompleks Rindam Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu.

Saat memantau kondisi banjir di Jakarta Utara, Djarot juga menyatakan, penyediaan jalur listrik khusus untuk rumah pompa adalah kebutuhan primer. Solusi yang diharapkan adalah dengan membuat sambungan khusus dari gardu listrik ke rumah pompa. Sambungan ini terpisah dengan sambungan listrik ke permukiman. Dengan begitu, saat listrik dimatikan untuk permukiman, listrik ke rumah pompa tetap ada.

Pada Senin lalu, aliran listrik ke Rumah Pompa Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, terputus karena adanya pemadaman yang dilakukan oleh PT PLN. Pemadaman sekitar dua jam itu bersamaan dengan naiknya permukaan air di waduk, dari -50 cm menjadi 150 cm.

Akibatnya, 10 pompa yang ada tidak bisa bekerja maksimal. Dengan mengandalkan mesin genset, hanya empat pompa yang bisa beroperasi.

Sementara itu, Manajer Bidang Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Koesdianto menuturkan, rumah pompa yang salurannya berada dengan jalur permukiman tentu akan ikut mati apabila listrik dipadamkan. Pemadaman dilakukan karena melihat potensi bahaya dari banjir tersebut.

Kabel udara

Namun, lanjut Koesdianto, hal itu bisa diubah dengan memisahkan dan membuatkan jalur tersendiri untuk aliran ke rumah pompa. ”Bisa dibuatkan kabel udara untuk rumah pompa. Kabel ditarik dari gardu terdekat, lalu dialirkan ke rumah pompa yang ada,” ujarnya.

Koesdianto menyebut pihaknya bisa menyelesaikan dalam kurun waktu tiga bulan. Namun, Pemerintah Provinsi DKI perlu membantu dalam perizinan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas ruang terbuka hijau (RTH) untuk menambah daerah resapan air dan antisipasi banjir.

”Idealnya 30 persen RTH dari luas wilayah Jakarta. Para pemilik gedung dan bangunan harus bertanggung jawab agar tercipta ruang serapan air,” kata Ferry di Jakarta, Rabu.

DKI Jakarta memiliki total 555 pompa, baik statis maupun mobil. Agus Priyono mengatakan, sejumlah pompa yang terlalu lama bekerja tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Pompa menjadi panas dan lama-lama bisa rusak.

”Kemarin, kami catat di Taman Ratu ada dua pompa, salah satunya terbakar saat sedang memompa air,” katanya.

Dinas Tata Air juga terus membersihkan saluran air dari sampah dan endapan secara rutin. Namun, untuk mengontrol endapan dan sampah di semua saluran di DKI, Agus menyatakan belum bisa mencakup seluruhnya.

Menurut Agus, dengan sejumlah langkah normalisasi saluran air dan sungai yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, genangan di sejumlah lokasi bisa lebih cepat surut dibandingkan dengan sebelumnya. Dinas Tata Air sepanjang tahun ini akan fokus pada sejumlah genangan parah yang selalu ada, yaitu di kawasan Tomang-Grogol, polder Jelambar, Mampang, Kebon Baru, Bidara Cina, dan Kelapa Gading Barat. (NDY/WHY/ILO/RAY/RTS/MDN/FRO/ART/JAL/B09/B10/WIN/DNA/DEA/ONG)