DPR Sambut Positif Rencana Ahok Gratiskan Biaya Kuliah Pemegang KJP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Kresna Dewanata Phrosakh menyambut positif rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Poernama (Ahok) memberikan beasiswa bagi pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga jenjang perguruan tinggi.

Ia menganggap rencana tersebut merupakan ide yang revolusioner dan selaras dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam pandangannya, beasiswa lewat KJP adalah langkah yang sesuai dengan upaya Revolusi Mental. Sebab, membangun mental bangsa yang tangguh dan positif memang harus dimulai dari bidang pendidikan aksesabel.

"Oleh karena itu saya apresiasi langkah Ahok, salut," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Nusantara Komplek DPR/MPR Senayan, Selasa (2/2/2016).

Anggota komisi yang membidangi pendidikan dan kepemudaan ini mengatakan, dengan dibebaskannya biaya kuliah akan memperkecil kesenjangan pendidikan di ibukota.

Selain itu, kesempatan pendidikan yang luas akan menghasilkan tenaga kerja yang handal, apalagi di era MEA sekarang ini.

"Mereka ini sebetulnya juga memiliki potensi, hanya saja memiliki keterbatasan terkait persoalan biaya. Saya kira ini yang coba ditangkap oleh Pak Ahok," tambahnya.

Hal yang perlu disiapkan dalam rencana ini adalah kecermatan dalam penyusunan APBD, pengawasan, dan pendistribusiannya.

Pasalnya banyak program pemerintah yang terhenti diakibatkan dari buruknya manajemen. Dewa berharap rencana yang sangat baik Pemprov DKI ini tidak terkendala nantinya.

"Karena KJP ini bertujuan agar bermanfaat bagi warga DKI Jakarta untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan baik maka sangat diharapkan program ini harus berjalan secara kontinyu. Kita (Fraksi Partai NasDem DPR maupun DKI Jakarta) pasti akan mendukung penuh. Karena ide seperti ini pastinya membantu sekali generasi masa depan bangsa Indonesia," tutur legislator Jawa Timur V.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pemilik KJP yang masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Pemprov DKI saat ini tengah menghitung anggaran dan kapan program tersebut bisa mulai dijalankan.