Kisruh Transportasi Online
'Tidak Masuk Akal Jika Pemerintah Bunuh Transportasi Berbasis Online'
Ribuan sopir angkutan umum konvesional melakukan demonstrasi beberapa hari lalu
Penulis:
Ferdinand Waskita
Editor:
Sanusi
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan sopir angkutan umum konvesional melakukan demonstrasi beberapa hari lalu untuk menolak adanya transportasi berbasis aplikasi.
Komisaris Utama Balai Pustaka Hamid Basyaib menilai reaksi negatif terhadap hal itu adalah hal yang wajar.
"Manusia itu cenderung yang lama seperti konservatif. Biasa itu reaksi marah. Semakin tinggi kadar ketidaktahuan maka semakin tinggi rasa negatif," kata Hamid dalam diskusi 'SmartFM' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/3/2016).
Ia menilai adanya demonstrasi itu merupakan dampak kurangnya antisipasi pemerintah terhadap persoalan tersebut. Hamid menuturkan peristiwa demonstrasi tersebut bukanlah hal yang luar biasa.
"Yang luar biasa ketidaksiapan kita, peraturannya kedodoran. Mestinya enggak terjadi. Polisi punya cyber crime itu mengantisipasi itu, TNI juga," ujarnya.
Hamid mengungkapkan perkembangan dunia maya lebih riil daripada dunia nyata. Ia mencontohkan media konvensional yang kini mengalami hantaman dari media online.
Sedangkan persoalan taksi, Hamid mengatakan Uber Taksi dalam waktu dua tahun memiliki 16 ribu kendaraan. Sementara Go-Jek dalam beberapa tahun telah memiliki 200 ribu pengendara.
"Dalam waktu singkat 200 ribu orang punya pekerjaan. Siapa perusahaan yang punya karyawan sebanyak itu. Anda mau membunuh? Tidak masuk akal, ada dukungan publik kuat sekali. Ini tidak akan terbendung karena kita enggak bisa mengelak," imbuhnya.
