Beredar Surat Penolakan Kedatangan Ahok Resmikan RPTRA di Koja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Kecamatan Koja, Jakarta Utara menyatakan penolakan atas kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di kawasan tersebut, Kamis (26/5/2016) pagi.

Dalam agenda yang diedarkan Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, peresmian RPTRA didisposisikan kepada Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Di waktu yang bertepatan dengan peresmian RPTRA, Ahok dijadwalkan melepas keberangkatan Presiden RI beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja ke Kaisaran Jepang.

Sementara dalam surat yang beredar, andai Ahok memaksakan datang ke peresmian RPTRA, ratusan warga mengancam akan menggeruduk acara tersebut dengan berunjuk rasa.

Tribunnews.com/ Dennis Destryawan

Aksi penolakan tersebut sebelumnya disebar via pesan elektronik dan diperkuat dengan surat pemberitahuan persatuan warga yang menamakan diri Presidium Jaringan Masyarakat Koja Tolak penggusuran kepada Kapolsek Metro Koja.

"Sebagaimana Surat kami dengan Nomor 006/SP-JMKTP/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016 tentang pernyataan sikap kami yang MENOLAK kedatangan Sdr. AHOK selaku Gubernur yang rencananya akan hadir meresmikan RPTRA di RW. 08 Kel. Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara," tulis surat tersebut, Kamis (26/5/2016).

Dalam surat tersebut tampak sudah ditandatangani Kanit Intelkam Polsek Metro Koja, Jakarta Utara atas nama Slamet Giri.

Bisa dipastikan situasi tidak memungkinkannya Ahok untuk berkunjung meresmikan RPTRA di kawasan Jakarta Utara itu berkaitan langsung dengan meledaknya kerusuhan unjuk rasa Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) beberapa waktu lalu di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan serupa pun datang dari warga yang menamakan diri Aliansi Elemen Masyarakat Se-Koja lewat pesan elektronik Whatsapp.

"Baiknya rencana peresmian RPTRA di Kec. Koja Kamis (26/5) besok (yang hanya merupakan acara seremony) disarankan jangan diresmikan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," isi dalam pesan tersebut.

Dalam pesan itu juga berisi keinginan warga agar peresmian RPTRA itu diwakili pejabat lain.

Hal itu untuk mengantisipasi aksi protes dari masyarakat.

"Lebih baik diwakili saja oleh pejabat yang lain, karena akan mengundang reaksi dan aksi demo dari berbagai kalangan masyarakat di Koja," isi pesannya.

"Jika itu terjadi nanti akan banyak pihak yang merasa dirugikan/tersinggung. Peresmian kan cukup oleh wagub/sekda/PLT Walikota dll. Pesan ini disampaikan sekedar mengingatkan agar jangan terlalu memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat Jakut," jelas isi pesan itu.